Oleh: Elang Bima Hutapea Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang2025 semakin dekat. Masyarakat kembali berhadapan dengan momentum penting untukmenentukan arah kepemimpinan kota. Setiap warga memiliki peran besar dalam menjaga jalannya pesta demokrasi agar berlangsung damai, aman, dan penuh integritas. Dalam situasi krusial seperti itu, sikap bijakdan kecerdasan dalam memilih menjadi fondasi utama yang perlu ditanamkan di tengahmasyarakat. Seiring mendekatnya jadwal PSU, muncul gangguan yang berpotensi memecah belah. Tuduhan miring kepada pasangan calon tertentu yang tersebar melalui media sosialmemperlihatkan adanya upaya pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan. Tim Berbenah, yang mengusung pasangan Basit Cinda dan Ustadz Dede Purnama, menegaskan tidak pernah terlibat dalam unggahan bernada negatif yang beredar di sebuahakun Facebook bernama Harapan Baru PKP. Teguh, perwakilan tim tersebut, menilai akun itusengaja dibuat untuk mengadu domba masyarakat dan menurunkan kualitas kampanye damai. Pernyataan Teguh menegaskan bahwa praktik kampanye hitam bukan hanya merugikanpasangan calon tertentu, melainkan juga mengancam harmoni demokrasi lokal. Harapanbesar disampaikan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tidak gampang percaya denganunggahan yang bersifat tendensius, dan mampu menahan diri dari menyebarkan isu tanpadasar. Ajakan tersebut sejalan dengan semangat PSU yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi politik damai, bukan ajang saling menjatuhkan. Di tingkat nasional, pemerintah pusat melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak ikutmengawal pelaksanaan PSU. Ketua Desk Koordinasi, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan pentingnya sinergisitas antarlembaga dan konsistensi bertindak sesuai koridorhukum. Penegasan itu memberikan gambaran bahwa keberhasilan penyelenggaraan PSU tidak hanyabergantung pada penyelenggara di tingkat daerah, tetapi juga pada koordinasi lintas instansiyang solid. Dalam rapat koordinasi bersama unsur pemerintah daerah, penyelenggara, aparat keamanan, dan aparat penegak hukum, Heri Wiranto menegaskan komitmen peningkatan kualitasdemokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan PSU yang tertib dan berintegritas. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur pencoblosan, melainkan juga penguatan tata kelola politik yang bermartabat. Koordinasi yang baik menjadibenteng agar setiap tahapan berjalan lancar, mulai dari distribusi logistik hingga pengamananTPS. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih juga menjadi tolok ukur kesuksesanPSU. Karena itu, ajakan untuk hadir ke TPS bukan sekadar formalitas, melainkan bentuknyata tanggung jawab sebagai warga negara yang berdaulat. Selain peran masyarakat dan pemerintah pusat, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan penting dalam menjaga kualitas PSU. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, secara tegas meminta ASN menahan diri dari keterlibatan politik praktis. Menurutnya, netralitas ASN adalah kewajiban hukum sekaligus komitmen moral yang harusdijunjung tinggi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah kota tidak akan segan menindak tegasapabila ditemukan pelanggaran. Komitmen yang disampaikan Unu menunjukkan bahwa birokrasi mesti berdiri di atas semuakepentingan politik. Aparatur negara harus menjaga martabat profesi dengan tidak berpihak, sehingga pelayanan publik tetap berjalan tanpa intervensi kepentingan elektoral. …