PAPUA – Papua terus menunjukkan perkembangan positif dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat menjadi kunci utama dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan berkelanjutan. Stabilitas yang terjaga ini membuka ruang bagi implementasi program strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu program yang tengah berjalan adalah cetak sawah rakyat dengan target mencapai 30.000 hektare. Program ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa pelaksanaan program dilakukan secara bertahap melalui tahapan survei, identifikasi, dan desain.

“Proses ini kami jalankan secara bertahap untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan masyarakat sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Selain itu, penguatan sektor pertanahan juga terus dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Badan Pertanahan Nasional. Program ini mencakup penataan aset daerah serta percepatan sertifikasi tanah masyarakat, termasuk bagi penerima bantuan perumahan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Kami mendorong percepatan sertifikasi tanah agar masyarakat memiliki kepastian hukum dan dapat memanfaatkan lahannya secara lebih produktif,” katanya.

Dukungan terhadap pembangunan juga datang dari para tokoh adat yang berperan aktif menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat kampung,” tegasnya.

Di tengah situasi yang kondusif tersebut, sejumlah pihak menilai bahwa kehadiran film “Pesta Babi” tidak sejalan dengan semangat menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan.

Ketua Dewan Adat Suku Distrik Pantai Barat, Alexander Sunuk, mengingatkan pentingnya menjaga harmoni sosial.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Papua optimistis melanjutkan tren positif menuju daerah yang aman, maju, dan sejahtera.