JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan aspirasi yang disampaikan kalangan mahasiswa akan dikawal hingga ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi antara negara dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap masukan publik disalurkan melalui mekanisme konstitusional.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Karena itu, berbagai aspirasi yang berkembang, termasuk dari mahasiswa, tidak hanya diterima sebagai masukan politik, tetapi juga diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait agar memperoleh respons kebijakan yang konkret.

“Beberapa aspirasi telah langsung kami sampaikan kepada pihak eksekutif, baik Menteri ESDM maupun Kepala Badan Gizi Nasional. Aspirasi yang ditujukan kepada DPR juga akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Dasco, dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat dipetakan lebih dini, sekaligus dicarikan jalan keluar. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan bahwa isu-isu yang berkembang di masyarakat telah masuk dalam agenda evaluasi, dan akan dipercepat penyelesaiannya.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah menilai demonstrasi mahasiswa tidak seharusnya dipandang semata sebagai isu keamanan. Dalam perspektif intelijen modern, aksi mahasiswa justru merupakan indikator penting untuk membaca dinamika sosial dan aspirasi publik yang berkembang di tengah masyarakat.

“Dialog adalah instrumen demokrasi yang paling efektif. Ketika mahasiswa didengar secara langsung oleh pimpinan DPR, maka aspirasi mereka memiliki jalur konstitusional yang jelas,” kata Amir.

Ia menambahkan, komunikasi yang terbuka juga menjadi langkah preventif untuk mencegah perbedaan pandangan berkembang menjadi konflik politik yang lebih luas. Menurut Amir, berbagai kajian intelijen menunjukkan eskalasi konflik kerap bermula dari terputusnya komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat.

“Dalam kajian intelijen, eskalasi konflik biasanya terjadi ketika komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat terputus. Ketika aspirasi tidak memperoleh ruang, maka akumulasi kekecewaan dapat berkembang menjadi ketegangan politik,” pungkasnya. (*)