Jakarta — Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, sejumlah serikat pekerja menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap buruh. Momentum May Day tahun ini juga dipandang bukan sekadar seremoni, tetapi refleksi atas kebijakan yang dinilai semakin berpihak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea, menyebut sebagian besar tuntutan buruh mulai terealisasi. Ia menyoroti sejumlah langkah strategis, seperti pengangkatan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional, pengesahan UU PPRT, hingga rencana revisi aturan outsourcing yang lebih berkeadilan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo beserta pemerintah yangtelah menepati janji May Day. Buruh akan sangat bahagia,” ucap Andi Gani.

Ia juga memastikan proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja terus berjalan sesuai amanat Mahkamah Konstitusi dan ditargetkan rampung sebelum Oktober 2026. Dalam prosesnya, berbagai masukan dari buruh dan pelaku usaha tengah dirumuskan agar regulasi lebih seimbang dan tidak kembali menuai gugatan.

“Kami sedang menyiapkan berbagai usulan agar undang-undang ini berkeadilan dan tidak kembali digugat, baik oleh buruh maupun pengusaha,” jelasnya.

Terkait pekerja ojek online, pemerintah disebut tengah menyiapkan solusi menyeluruh yang mencakup perlindungan sosial dan jaminan kesehatan. “Saya tidak bisa mendahului pernyataan Presiden, tetapi saya tahu pemerintah serius mencari solusi terbaik untuk ojol,” ujarnya.

Di sisi lain, Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (F-SPTI) turut menilai stabilitas ekonomi yang terjaga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan pekerja. Ketua Umum F-SPTI DKI Jakarta, Ahmad Zulfikar, menekankan bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM subsidi dan LPG 3 kg memberikan dampak langsung bagi daya beli buruh.

Ia juga menilai forum buruh transportasi yang digelar di Jakarta Utara menjadi ruang konsolidasi dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, kesinambungan kebijakan pro-buruh dan stabilitas ekonomi menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di tengah dinamika global.***