Pengesahan KUHAP Baru: Momentum Proteksi Hukum dan Penguatan Peran Advokat Diperkuat

Oleh : Ricky Rinaldi Pengesahan KUHAP yang baru menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat fondasi sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan ini tidak hanya dimaknai sebagai koreksi atas regulasi lama,…

Proses Legislasi KUHAP Berlangsung Secara Transparan dan Demokratis

Oleh: Bara Winatha*) Proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi contoh bagaimana reformasi hukum di Indonesia bergerak…

Pemerintah Optimalkan Belanja APBN Bagian Dari Kebijakan Fiskal  Untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Ivana Marvelia )* Upaya pemerintah dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional semakin dipertegas melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang disusun secara komprehensif dan terukur. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…

Pajak Ekspor Emas: Upaya Pemerintah Mendorong Hilirisasi dan Nilai Tambah dalam Kebijakan Fiskal

Oleh : Devi Ariani )* Kebijakan pajak ekspor emas yang kembali mencuat dalam diskursus ekonomi nasional mencerminkan upaya serius pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.…

Stimulus Belanja Fiskal Triwulan III Picu Pertumbuhan Ekonomi 2025

Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa stimulus belanja fiskal pada Triwulan III telah memberikan dorongan signifikan bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur tersebut menjadi…

APBN Turut Pacu Sektor Manufaktur dan Ekspor dengan Dorongan Fiskal

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diarahkan untuk mengakselerasi sektor manufaktur dan ekspor, dengan dukungan kebijakan fiskal yang produktif dan strategis. Menteri Keuangan…

Pengesahan KUHAP Telah Lalui Pembahasan Komprehensif dan Libatkan Elemen Masyarakat

Oleh: Tri Moerdani) * DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang. Pengesahan KUHAP yang baru menandai langkah penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana…

KUHAP Baru Disahkan, Era Baru Reformasi Peradilan Pidana Dimulai

Oleh : David Dwira )* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menandai lahirnya fase baru…

Pengesahan KUHAP Kawal Penguatan HAM dan Supremasi Hukum

Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada sidang paripurna yang digelar di Gedung…

Pengesahan KUHAP Perkuat Sistem Peradilan yang Modern dan Humanis

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam Rapat Paripurna ke-8 masa sidang II 2025-2026 yang digelar di Kompleks…