Jakarta – Pengamat politik sekaligus Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia RAj Mayyasari Timur Gondokusumo mengatakan pelibatan TNI dalam pengawasan pembangunan Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah masih sesuai dengan aturan yang ada dan perintah Preaiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut dia sampaikan kepada awak media, menyusul maraknya isu beredar soal Koperasi Merah Putih yang hanya dipakai menjadi alat politik untuk kepentingan tertentu.

“Keterlibatan TNI dari struktur paling atas sampai bawah (Babinsa) dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari kesiapan dan komitmen TNI dalam mendukung penuh percepatan pembangunan,” tutur Mayyasari di Jakarta.

Mayyasari menilai TNI mempunyai kemampuan daya jangkau pengawasan yang luas melalui personel yang tersebar sampai ke pelosok daerah.

Hal ini membuat proses pembangunan dari mulai pengerjaan infrastruktur hingga proses kerja koperasi dapat dipantau dengan baik.

Dengan proses pemantauan dan pengawasan tersebut, Mayyasari meyakini kinerja koperasi bisa lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat kekuatan perekonomian di pedesaan.

Dia juga menyoroti adanya isu program Koperasi Merah Putih hanya menjadi tunggangan politik Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menuju jabatan tertentu.

Menurutnya, Tandyo hanya menjalankan tugas mengkoordinasikan antara TNI dan instansi terkait yang terlibat dalam kegiatan Koperasi Merah Putih ini.

Ia menilai peran koordinasi itu diperlukan agar proses pembangunan koperasi di setiap daerah tidak terhambat dan berjalan dengan maksimal.

“Menurut saya, kehadiran Wakil Panglima TNI Jendral Tandyo Budi Revita dalam kegiatan program percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, bukan manuver langkah politik untuk sebuah jabatan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia meyakini pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih murni untuk mendukung program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.

“Program ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) dalam membantu tugas pemerintah didaerah terhadap program pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.