Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove melalui pendekatan berbasis riset, teknologi, pemetaan serta keterlibatan masyarakat.

Keputusan pembentukan BPGMN merupakan hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Pertemuan tersebut membahas pengelolaan kawasan gambut sekaligus langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran, khususnya di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan badan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam pembahasan mengenai sektor kehutanan dan karhutla. Menurutnya, BPGMN akan lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan dibandingkan menunggu kebakaran terjadi kemudian melakukan penanganan.

“Salah satu keputusan penting dalam pembahasan kehutanan dan persoalan karhutla adalah keputusan Presiden untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dengan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional. Komposisi tersebut diharapkan dapat memberikan dasar kajian yang kuat dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran.

“Fokus utama badan ini adalah pencegahan, karena langkah antisipasi dinilai lebih penting, efektif dan efisien dibandingkan menunggu persoalan muncul lalu melakukan tindakan reaktif,” katanya.

BPGMN juga akan mendapat dukungan anggaran untuk menjalankan fungsi pencegahan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Raja Juli menilai pembentukan lembaga tersebut juga memperlihatkan kesediaan Presiden menerima masukan dari kalangan ilmuwan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut BPGMN akan memperkuat riset, pemetaan, deteksi dini serta pemantauan titik panas di kawasan gambut.

“Badan ini nantinya akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional,” kata Teddy.

Selain pencegahan, pemerintah memperkuat respons lapangan melalui Satgas Darat, pompa air, pompa portabel dan pengeboran dangkal. Perangkat desa serta kelompok Masyarakat Peduli Api juga akan dilibatkan.

Teddy menegaskan pengelolaan gambut membutuhkan sinergi berbagai pihak. “Perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan lapangan dan pengalaman masyarakat diharapkan membuat pengelolaan gambut lebih menyeluruh serta mampu mencegah karhutla berulang,” pungkasnya. (*)