Jakarta — Perang informasi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ancaman pertahanan modern di matra siber, sejajar dengan ancaman konvensional di darat, laut, dan udara.

Hal ini disampaikan Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, dalam wawancara terkait tantangan disinformasi dan deepfake di era kecerdasan buatan.

Septiaji menjelaskan disinformasi dan manipulasi informasi mampu melemahkan kepercayaan publik terhadap pakar maupun institusi, serta berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan strategis.

Menurutnya, krisis informasi saat ini dipandang sejajar dengan krisis iklim sebagai ancaman global terhadap masa depan manusia.

“Krisis informasi kini menjadi salah satu ancaman global terhadap masa depan manusia, sejajar dengan krisis iklim,” ujar Septiaji.

Ia mencontohkan pengalaman pandemi COVID-19 yang menunjukkan bagaimana misinformasi atau misinfodemic dapat menghambat penanganan krisis, termasuk dalam situasi bencana.

Tantangan tersebut kini semakin kompleks dengan hadirnya deepfake yang semakin sulit dikenali seiring perkembangan teknologi AI generatif.

Meski literasi digital masyarakat penting, Septiaji menilai hal itu tidak lagi cukup untuk menghadapi kecanggihan teknologi AI saat ini.

Ia mendorong platform media sosial menerapkan sistem pelabelan otomatis terhadap konten buatan AI, serta mendesak pemerintah menyusun regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab platform digital dalam menangani konten AI dan deepfake.

“Beban penanggulangan disinformasi tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah, platform digital, dan pengembang AI,” tegasnya.

Ia menyebut Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan yang mewajibkan pelabelan konten deepfake, khususnya menjelang masa pemilu.

Kasus video deepfake yang mencatut Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurutnya, menjadi contoh nyata bagaimana konten manipulatif dapat memicu kemarahan publik hingga ujaran kebencian terhadap individu tertentu.

Septiaji menambahkan, bukan hanya masyarakat awam yang kesulitan mengenali konten manipulatif tersebut. Jurnalis dan pemeriksa fakta profesional pun kerap menghadapi tantangan serupa dalam membedakan konten asli dengan hasil rekayasa AI.

Tanpa label AI yang jelas pada konten deepfake, menurutnya, potensi masyarakat mempercayai informasi palsu akan semakin besar.

Menjelang Pemilu 2029, Septiaji memperkirakan potensi penyalahgunaan AI akan semakin besar seiring perkembangan teknologi yang mengarah pada Artificial General Intelligence (AGI).

Karena itu, penanganan ancaman deepfake memerlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, dan masyarakat sipil.

Membangun ekosistem informasi yang sehat merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga demokrasi, stabilitas sosial, dan ketahanan informasi nasional.

Ia berharap penguatan tata kelola digital tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital nasional, sebab rasa aman akan mendorong percepatan adaptasi teknologi di tengah masyarakat.