Jakarta – Pemerintah terus menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap lini pemerintahan sebagai langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini tidak hanya menjadi tuntutan fiskal, melainkan juga sebagai strategi jangka panjang yang diarahkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari uang negara benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.

Dalam kerangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa anggaran negara harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan berpihak pada rakyat.

“Penguatan efektivitas APBN dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja yang efisien dan efektif, serta pembiayaan yang inovatif,” ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas belanja, serta memperluas jangkauan program-program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Efisiensi ini tak hanya berlaku di tingkat pusat, tetapi juga diperkuat di daerah. Presiden Prabowo Subianto, saat membuka APKASI Otonomi Expo 2025, memberikan apresiasi terhadap sejumlah daerah yang berhasil melakukan efisiensi signifikan pada belanja birokrasi dan mengalihkannya ke sektor produktif.

“Kita harus mengurangi anggaran yang hanya habis untuk perjalanan dinas, rapat, seminar, kunjungan kerja. Yang penting adalah kerja nyata, bukan kunjungan kerjanya,” tegas Presiden.

Ia mencontohkan salah satu kabupaten yang mampu menghemat hingga Rp462 miliar dan menggunakan dana tersebut untuk membangun sistem irigasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh para petani.

Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, TKD harus diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin belanja daerah lebih efisien. Dana TKD harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur dasar, serta layanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya dalam rapat kerja bersama DPR.

Ia juga menyoroti keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat yang memotong belanja perjalanan dinas dan rapat, lalu mengalihkannya untuk membangun bendungan irigasi yang mengairi delapan ribu hektare lahan sawah.

Namun, efisiensi bukan berarti pemangkasan secara membabi buta. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, mengingatkan agar efisiensi anggaran tetap menjamin kualitas pelayanan publik.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana pusat, tapi juga memperkuat pendapatan asli daerah dan menciptakan iklim investasi yang sehat. “Efisiensi harus diiringi dengan akuntabilitas, transparansi, serta inovasi dalam pengelolaan anggaran,” katanya.

Langkah efisiensi anggaran ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan kualitas belanja. Pemerintah berharap, dengan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan bebas dari pemborosan, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan secara nyata dan merata di seluruh Indonesia.