Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya penghormatan terhadap proses hukum dalam penanganan kasus kekerasan menggunakan air keras. Aparat penegak hukum diminta bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel agar setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta menjamin keadilan bagi semua pihak.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa negara tidak mentolerir segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga. Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum harus berjalan tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. “Setiap tindak kekerasan harus ditangani secara serius sesuai hukum yang berlaku. Kita juga harus memastikan prosesnya adil dan transparan,” ujarnya.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa masyarakat diharapkan tetap mempercayakan penanganan kasus kepada aparat penegak hukum dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, stabilitas sosial harus dijaga agar proses hukum dapat berjalan dengan baik. “Mari kita hormati proses hukum dan tidak berspekulasi sebelum ada keputusan yang sah,” tegasnya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa kepolisian telah menangani kasus tersebut sesuai prosedur dan memastikan setiap tahapan dilakukan secara profesional. Ia menegaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pengumpulan alat bukti yang kuat. “Kami memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan mengedepankan transparansi,” katanya.

Listyo Sigit Prabowo juga menambahkan bahwa pihaknya membuka ruang pengawasan publik untuk menjaga akuntabilitas proses hukum. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. “Kami mengajak masyarakat untuk mempercayakan proses ini kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Pemerintah juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan fisik dan psikologis melalui dukungan layanan kesehatan dan pendampingan hukum. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk memastikan korban mendapatkan haknya secara menyeluruh serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Pemerintah memastikan bahwa setiap kasus kekerasan akan ditangani secara serius dengan menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Dengan menghormati proses yang berjalan, diharapkan penanganan perkara dapat memberikan kepastian bagi korban serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.