Jakarta – Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) disebut memperkuat posisi diplomasi Indonesia sekaligus menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah tersebut sepenuhnya diarahkan untuk mendorong terciptanya perdamaian yang langgeng di Gaza.

Dalam pertemuan bilateral dengan Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah, Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2), Presiden Prabowo menyampaikan dukungan Indonesia terhadap inisiatif perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Dan itulah sebabnya ketika kami diundang untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), dan kami mendukung rencana 20 poin dari Presiden Trump, itu semua dilakukan dengan pandangan dan upaya untuk melakukan apapun yang kami bisa guna mencapai solusi langgeng tersebut,” kata Prabowo.

Ia kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap penyelesaian konflik Palestina. “Indonesia berkomitmen untuk melakukan apa pun yang kami bisa demi solusi yang langgeng. Dan menurut pendapat kami, satu-satunya solusi yang langgeng adalah solusi dua negara dengan Palestina yang merdeka,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai langkah Indonesia bergabung dalam BoP sebagai terobosan diplomasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, keberanian pemerintah dalam mengambil posisi strategis di forum internasional menjadi kebanggaan tersendiri.

“Tentu ini adalah sebuah upaya diplomasi yang luar biasa. Kita bersyukur ada keberanian dalam berdiplomasi dari Presiden Prabowo di bawah pemerintahan beliau, langkah ini bisa menjadi sesuatu yang membanggakan,” ujar Muzani.

Ia menambahkan partisipasi tersebut merupakan langkah konkret mendorong perdamaian Timur Tengah dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Sementara itu, pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kehadiran Indonesia di BoP krusial untuk menjaga keseimbangan narasi global terkait Gaza. “Jika kursi Indonesia di BoP kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang dan membiarkan Israel serta sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” ucap Khairul.***