JAKARTA — Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat dalam membangun ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Kombinasi kebijakan strategis pemerintah dan pengakuan dari lembaga internasional memperkuat optimisme bahwa sistem energi nasional semakin tangguh dan adaptif menghadapi berbagai tantangan global.

Pakar Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Paddu, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi energi nasional, meskipun tensi geopolitik dunia meningkat.

“Saya kira, ya on the right track. Karena The Economist tentu lebih fair. Mereka melaporkan berbasis data, evidence based yang ada,” ujarnya.

Ia merujuk pada laporan The Economist bertajuk “Which country is the biggest loser from the energy shock” yang menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang dengan risiko rendah namun memiliki bantalan ketahanan yang kuat (low exposure, strong buffer).

Menurut Hamid, capaian tersebut tidak lepas dari langkah pemerintah dalam melakukan diversifikasi energi, termasuk pengembangan PLTS, kendaraan listrik, serta optimalisasi energi panas bumi oleh BUMN seperti Pertamina.

“Dari sisi ketahanan energi, kita lebih stabil. Dalam jangka menengah, kita tidak terlalu terpapar jika situasi geopolitik berlanjut,” katanya.

Selain itu, Indonesia masih memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 4,4 miliar barel yang mampu menopang kebutuhan energi hingga satu dekade ke depan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas pasokan selama masa transisi energi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan semata keterbatasan cadangan, melainkan dinamika geopolitik global yang memengaruhi rantai pasok energi dunia.

“Kondisi geopolitik sangat memengaruhi sektor energi. Ketika terjadi konflik di suatu kawasan, dampaknya dirasakan secara global,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur energi, khususnya jaringan pipa gas nasional.

Proyek konektivitas dari Jawa Timur hingga Jawa Barat ditargetkan rampung pada 2026, dan terintegrasi dari Aceh hingga Jawa Timur pada 2028.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan distribusi energi yang lebih efisien dan tahan terhadap gangguan.

Di sisi lain, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) juga terus diperkuat, termasuk bioenergi seperti bioetanol dan biodiesel guna memperkuat bauran energi nasional yang berkelanjutan.

Laode menekankan bahwa ketahanan energi tidak hanya bertumpu pada pasokan, tetapi juga pengelolaan konsumsi.

“Prinsipnya adalah menjaga keseimbangan antara supply dan demand agar sistem energi nasional tetap stabil,” tegasnya.