Jakarta – Pemerintah pusat memastikan akan mengusut tuntas insiden penembakan yang terjadi di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh. Peristiwa tersebut menewaskan seorang warga dan menyebabkan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan untuk mengungkap pelaku serta pihak yang bertanggung jawab.

Yusril menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia dan berharap warga yang terluka segera pulih. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kekerasan serupa tidak kembali terjadi di Aceh.

banner 336×280
“Pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan duka cita atas wafatnya korban. Kami juga berharap korban yang sekarang sedang dirawat segera memperoleh kesembuhan,” ujar Yusril.

Pemerintah juga telah berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Menko Polkam untuk membahas penanganan insiden tersebut. Yusril berencana bertemu Pangdam Iskandar Muda guna memperoleh informasi lebih lengkap mengenai kejadian di lapangan. Ia mengajak masyarakat Aceh dan seluruh pihak, termasuk jajaran TNI, untuk menahan diri serta menjaga situasi tetap kondusif.

Selain itu, Yusril berharap tragedi Pidie menjadi momentum untuk menyelesaikan polemik bendera Aceh melalui dialog dan pendekatan yang mengedepankan kepentingan bersama. Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut perlu diselesaikan agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam penembakan yang menewaskan seorang pemuda berinisial AR berusia 20 tahun. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM serius dan mendesak penyelidikan independen. “Ini pelanggaran HAM serius dan termasuk pembunuhan di luar hukum,” kata Usman.

Usman menyebut 14 warga lainnya, termasuk seorang anak berusia 10 tahun dan ibunya, turut menjadi korban kekerasan dan harus mendapatkan perawatan medis. Ia mendesak pemerintah mengusut seluruh pihak yang terlibat, termasuk rantai komando, serta memastikan pertanggungjawaban hukum berjalan secara transparan dan imparsial.

Di tengah proses penyelidikan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Pengungkapan fakta secara menyeluruh, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga perdamaian Aceh.