JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak. Melalui Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah memperketat standar kebersihan dapur, proses pengolahan, hingga kelayakan penyajian makanan. Hingga akhir Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat, melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja, serta menggandeng lebih dari 80.000 pemasok lokal dari kalangan UMKM.

Kepala BGN RI, Sudaryono, mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG terus mengalami perkembangan sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Dari keseluruhan 27.485 dapur yang terdaftar, sebanyak 26.723 dapur telah melalui tahapan verifikasi untuk memastikan kesiapan operasional dalam memberikan pelayanan.

“Secara keseluruhan, MBG sudah memberikan manfaat kepada lebih dari 58 juta orang. Pelaksanaannya juga didukung sekitar 1,03 juta pekerja dan lebih dari 80.000 pemasok lokal yang berasal dari sektor UMKM,” ungkap Sudaryono.

Sudaryono menegaskan bahwa keamanan makanan tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak. Menurutnya, sekecil apa pun kejadian yang menyangkut keamanan pangan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat.

“Prioritas utama kita adalah menjaga keamanan pangan. Terjadinya satu insiden saja pada anak akibat makanan yang tidak aman sudah merupakan jumlah yang tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pada masa awal pelaksanaan program, BGN hanya didukung sekitar 700 personel untuk mengawasi kurang lebih 27.000 dapur dengan fasilitas pengawasan yang masih terbatas. Karena itu, pengawasan kini diperkuat melalui pemantauan rutin dan penindakan terhadap dapur yang melanggar ketentuan.

Salah satu langkah yang diterapkan adalah menunda pencairan anggaran bagi dapur yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian. Sudaryono menyebut kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah juga merancang transformasi MBG 2.0 guna memperbaiki tata kelola, kebersihan dapur, serta mutu makanan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, turut menekankan pentingnya pemeriksaan kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam sosialisasi Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ, ia menyampaikan bahwa keberhasilan program harus dinilai dari kualitas pelayanan.

“Keberhasilan MBG bukan hanya dilihat dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, kualitas, ketepatan penerima, dan kesinambungan pelayanan,” jelasnya.

Wiyagus berharap koordinasi BGN dan pemerintah daerah semakin kuat agar seluruh dapur memenuhi standar keamanan sebelum dan selama beroperasi. Dengan pengawasan berkelanjutan, pemerintah menargetkan MBG berjalan aman dan memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.