Oleh: Bagas Nurahman)*

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan pemerintah tercatat cukup tinggi, tetapi pada saat yang sama kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi ukuran penting yang menentukan bagaimana kinerja pemerintah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dilakukan pada 8–20 September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi mencatat 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kepemimpinan Prabowo, sedangkan 17,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas dan 3,3 persen tidak menjawab. Temuan tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap arah pemerintahan, namun juga memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi rumah tangga tetap menjadi perhatian.

Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survey (INES), Andri Gunawan menjelaskan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo mencapai 82,1 persen, sementara 78,2 persen responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, dan kecepatan pemerintah dalam menjalankan program yang dinilai berpihak kepada masyarakat. Namun, gambaran tersebut tidak berarti seluruh persoalan telah selesai. Kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi berada pada 50,8 persen, sementara 45,1 persen menyatakan kurang puas. INES mencatat kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang dinilai masih lesu sebagai alasan utama ketidakpuasan pada sektor tersebut.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar memiliki posisi penting dalam membangun pengalaman langsung masyarakat terhadap kebijakan negara. Bagi keluarga, ukuran pembangunan tidak hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan membeli pangan, memperoleh layanan kesehatan, menyekolahkan anak, mendapatkan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Presiden Prabowo sendiri pada September 2026 menegaskan bahwa pembangunan harus dirasakan keluarga biasa, termasuk melalui pemenuhan gizi, ketahanan pangan, rumah layak, pekerjaan produktif, serta akses listrik. Pernyataan tersebut menggambarkan orientasi kebijakan yang menempatkan manfaat pembangunan pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Salah satu program yang paling dekat dengan kebutuhan dasar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran MBG hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp134,2 triliun, dengan jumlah penerima manfaat sekitar 57 juta orang melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan pemerintah terus mendukung reformasi Badan Gizi Nasional agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran. Reformasi tersebut antara lain mencakup kewajiban sertifikat laik higiene sanitasi bagi SPPG, penataan wilayah 3T, serta pengalihan penerima manfaat kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Dari sisi pangan, program pemenuhan kebutuhan dasar dapat memberikan dampak yang lebih luas apabila dikaitkan dengan penguatan produksi dalam negeri. Pemenuhan pangan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan memastikan ketersediaan beras, tetapi juga mencakup kecukupan sumber protein seperti daging, ikan, telur, susu, serta pangan nabati. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan masyarakat memperoleh makanan yang cukup, bergizi, dan terjangkau, sekaligus mendorong peningkatan permintaan terhadap produk pangan yang dihasilkan oleh petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Penguatan kebutuhan dasar juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Ketika program pangan pemerintah menggunakan dan menyerap produk dalam negeri secara optimal, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga dapat menggerakkan aktivitas produksi dan perdagangan di daerah. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan aktivitas ekonomi lokal, serta penguatan rantai pasok pangan nasional.

Kebutuhan dasar juga mencakup pendidikan yang terjangkau. Pemerintah pada September 2026 mempercepat rencana penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri dari PAUD hingga SMA/SMK, sekaligus mematangkan rencana pendidikan tinggi negeri bebas biaya kuliah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan komitmen memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah, termasuk sejak jenjang taman kanak-kanak. Kebijakan semacam ini penting dilihat dari beban pengeluaran keluarga, sekaligus sebagai upaya memperluas kesempatan anak memperoleh pendidikan tanpa hambatan biaya.

Pada sektor kesehatan, kebutuhan dasar juga menjadi bagian penting dari agenda pemerintah. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan 2026 sebesar Rp244 triliun, dengan prioritas antara lain penguatan layanan kesehatan, penurunan stunting, bantuan gizi, pengendalian penyakit, dan Cek Kesehatan Gratis. Di sisi lain, hasil survei menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan pada persoalan ekonomi, lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok. Karena itu, keberlanjutan program dasar perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, pengawasan, serta penguatan daya beli masyarakat agar manfaat kebijakan tidak berhenti pada penyaluran program, tetapi benar-benar dirasakan rumah tangga.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, perhatian terhadap kebutuhan dasar menjadi penting karena kepuasan publik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah pastinya mampu mempertahankan kepercayaan tersebut dengan memastikan program pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan pekerjaan berjalan tepat sasaran, transparan, serta mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta