Alexander ROleh: Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi pemadaman, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan titik api di wilayah rawan sekaligus mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak lebih besar bagi masyarakat. Penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan yang terencana, dukungan teknologi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi salah satu unsur utama dalam mengoordinasikan operasi penanggulangan karhutla. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan melalui kombinasi pemadaman darat, operasi modifikasi cuaca, dan pemboman air atau water bombing dari udara. Pendekatan terpadu tersebut diarahkan untuk mempercepat pengendalian api sekaligus memperkuat efektivitas operasi petugas di lapangan.
Dalam memperkuat operasi tersebut, Indonesia juga menerima dukungan bantuan kemanusiaan dari Australia. Operasi udara yang melibatkan New South Wales Rural Fire Service dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari, mulai 6 hingga 12 November 2026, dengan fokus penanganan di wilayah Kalimantan Timur. Bantuan tersebut mencakup satu pesawat C-130 Hercules untuk melaksanakan pemboman air dan satu pesawat pemandu Cessna Citation. Operasi ini turut didukung sejumlah personel, termasuk pilot, kru pesawat, dan tenaga paramedis.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari asesmen teknis bersama dalam penanganan karhutla. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Australia telah lama dibangun melalui semangat saling membantu ketika salah satu negara menghadapi bencana. Kerja sama tersebut memperlihatkan pentingnya solidaritas antarnegara dalam menghadapi ancaman yang dampaknya dapat melampaui batas wilayah administratif maupun negara.
Di tengah penguatan operasi tersebut, pemerintah juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI Angkatan Darat saat menjalankan tugas penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah. Pengorbanan para petugas menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran memiliki risiko besar dan membutuhkan dukungan seluruh pihak. Masyarakat diharapkan memberikan dukungan serta doa agar operasi pemadaman berlangsung aman dan berhasil, sehingga warga terdampak dapat segera kembali menjalankan aktivitas secara normal.
BNPB juga mengingatkan masyarakat agar menghentikan segala bentuk pembakaran lahan. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas akan menghadapi tantangan lebih besar apabila praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih berlangsung. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya titik api baru, terutama di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pencegahan tersebut diperlukan agar aktivitas persekolahan, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial tidak terus terganggu oleh asap maupun risiko penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Selain operasi pemadaman, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat pencegahan melalui pengelolaan tata air dan pembasahan kembali lahan gambut. Lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi diminta menerapkan langkah mitigasi secara ketat di wilayah kerja masing-masing. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan bahwa menjaga kelembapan lahan gambut merupakan langkah utama untuk mengurangi risiko kebakaran. Karena itu, infrastruktur pembasahan kembali atau rewetting harus dipastikan berfungsi optimal.
Berdasarkan evaluasi lapangan, KLH/BPLH menetapkan empat arahan operasional bagi perusahaan pemegang konsesi. Pertama, perusahaan diminta mencadangkan dan menghemat air untuk menjaga tinggi muka air tanah melalui pembangunan sekat kanal, pintu air, embung, serta penyediaan titik pompa dan akses sumber air. Kedua, penguatan infrastruktur pembasahan kembali harus dilakukan secara menyeluruh, terutama di kawasan penyangga yang berpotensi menjadi jalur penyebaran kebakaran. Ketiga, perusahaan perlu meningkatkan kesiapsiagaan darurat melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan pendekatan pentaheliks. Keempat, seluruh langkah mitigasi harus terdokumentasi secara terukur dan dapat diaudit secara berkala.
Upaya penguatan tata air gambut juga didukung pembangunan infrastruktur hidrologi. Pada areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola 314 perusahaan, telah dibangun sebanyak 34.989 unit sekat kanal. Sementara itu, di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga telah tersedia 8.857 unit sekat kanal. Untuk mengoptimalkan fungsi hidrologi gambut secara menyeluruh, masih diperlukan tambahan sekitar 17.394 unit. Data tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah rawan kebakaran.
Deputi Tata Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, Sigit Reliantoro, menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan infrastruktur hidrologi berfungsi efektif dalam mencegah kebakaran. Evaluasi diperlukan agar pembangunan sekat kanal dan sarana pengelolaan air tidak berhenti pada pencapaian jumlah fisik, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kelembapan lahan gambut.
Melalui kombinasi operasi pemadaman, bantuan internasional, pengelolaan tata air, dan pengawasan berbasis data, pemerintah berupaya membangun sistem kesiapsiagaan karhutla yang lebih terpadu. Keberhasilannya membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, tanggung jawab perusahaan, kesiapan petugas, serta kepatuhan masyarakat untuk tidak membakar lahan. Dengan kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, risiko kebakaran diharapkan dapat ditekan sehingga keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi tetap terjaga.
*) Pemerhati lingkungan hidup
