Jakarta — Pemerintah terus melakukan penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan efektivitas layanan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Perbaikan dilakukan melalui penguatan tata kelola, penyesuaian mekanisme operasional, serta peningkatan pengawasan di berbagai tingkatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus mendukung penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan adanya potensi penghematan anggaran yang signifikan. Menurutnya, efisiensi pelaksanaan MBG diperkirakan dapat menghemat APBN hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan.

“Menurut laporan atau rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun,” kata Qodari.

Upaya efisiensi tersebut ditempuh melalui sejumlah langkah, antara lain moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, serta penajaman sasaran penerima manfaat. Pemerintah juga melakukan penyederhanaan proses pengadaan dan memperkuat sistem pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.

Selain menekan potensi pemborosan, pemerintah mendorong pemanfaatan pangan lokal guna mengurangi biaya distribusi sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Sejalan dengan langkah tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyusunan ulang kelompok penerima manfaat agar intervensi gizi dapat diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Fokus program diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini sebagai kelompok prioritas.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa penataan penerima manfaat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program secara keseluruhan.

“Usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, kami melakukan penyusunan ulang penerima manfaat. BGN akan fokus menata tata kelola SPPG,” ujar Agustina.

Melalui berbagai langkah pembenahan tersebut, pemerintah berharap Program MBG dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat.