Jakarta – Media berkualitas semakin memegang peran strategis sebagai garda depan pertahanan semesta bangsa di tengah meningkatnya ancaman siber dan perang informasi.

Arus disinformasi, hoaks, hingga propaganda digital tidak hanya mengancam keamanan ruang siber, tetapi juga berpotensi menggerus persatuan nasional apabila tidak diimbangi dengan penyebaran informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, mengatakan pemerintah terus memperkuat sistem keamanan siber nasional melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar berbagai ancaman digital dapat direspons secara cepat dan efektif.

“Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujar Dudung.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan atau meningkat 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan 2020–2024.

Hingga pertengahan April 2026, Indonesia kembali mencatat 1,52 miliar serangan siber yang meliputi pencurian data, penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga propaganda digital.

Dudung menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman tersebut.

“Kita harus lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

BSSN juga menilai penguatan keamanan siber harus berjalan seiring dengan transformasi digital.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Andri Pancoro, menegaskan jika igitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi.

“Digitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi dan digitalisasi dokumen, tetapi juga harus didukung sistem keamanan informasi yang kuat.” ujar Andri.

Di sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi media nasional kini telah berkembang menjadi persoalan kualitas informasi publik.

Menurutnya, melemahnya media arus utama dapat membuka ruang bagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Nah, kita tidak bisa membiarkan informasi publik ini hanya dikendalikan platform atau buzzer-buzzer yang kualitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Information integrity atau kualitas informasi publik itu menjadi taruhan,” tegas Nezar.

Karena itu, penguatan media berkualitas menjadi bagian penting dari pertahanan semesta bangsa.

Kehadiran media yang profesional, didukung keamanan siber yang kuat dan literasi digital masyarakat, akan memperkokoh ketahanan informasi sekaligus menjaga persatuan nasional di tengah semakin kompleksnya ancaman di ruang digital.