Oleh : Catur Ronggo*)

Sekolah Rakyat merupakan kebijakan sosial yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah sekolah atau peserta didik. Integritas pengelolaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran, serta perlindungan terhadap siswa menjadi fondasi yang menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar menghadirkan mobilitas sosial bagi generasi berikutnya.

Dalam konteks itu, pesan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul kepada para kepala Sekolah Rakyat menjadi sangat relevan. Ia menekankan bahwa kepemimpinan sekolah harus dibangun di atas empati dan integritas. Sekolah Rakyat tidak hanya bertugas memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membentuk karakter, kepedulian sosial, dan lingkungan yang aman bagi siswa dengan latar belakang beragam. Menurut Gus Ipul, pengelolaan sekolah berasrama harus ditopang tata kelola yang baik, termasuk prosedur penanganan aduan yang jelas dan tidak dilakukan secara improvisasi.

Pesan tersebut semakin penting karena pada September 2026 Sekolah Rakyat memasuki fase operasional yang membutuhkan pengawasan konsisten. Gus Ipul kembali mengingatkan kepala sekolah agar mengawasi kondisi siswa, kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas, serta administrasi dan keuangan. Pengawasan kuat diperlukan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, maupun persoalan lain yang dapat mengganggu tujuan pendidikan. Dengan demikian, integritas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan bagian dari perlindungan terhadap masa depan peserta didik.

Arah tersebut sejalan dengan perkembangan program yang semakin menekankan keberlanjutan. Pemerintah hingga Agustus 2026 telah membuka 93 Sekolah Rakyat permanen dan, bersama sekolah rintisan, jumlahnya mencapai 182 satuan pendidikan. Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak dari keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi paling rentan, dengan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, makanan bergizi, dan pendampingan. Presiden Prabowo Subianto menempatkannya sebagai intervensi negara agar kemiskinan orang tua tidak otomatis diwariskan kepada anak.

Penguatan integritas juga membutuhkan pengawasan dari luar institusi pemerintah. Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menunjukkan bahwa pengawasan tidak harus diposisikan sebagai hambatan, melainkan instrumen untuk memastikan program berjalan semakin baik. Dalam evaluasinya bersama Kementerian Sosial, Nuzran menyampaikan bahwa tujuh saran perbaikan terkait regulasi dan tata kelola telah dijalankan secara substantif. Kemensos juga menerima delapan catatan untuk diperbaiki secara bertahap. Ombudsman kemudian mendorong pengawasan teknis yang lebih dekat di lapangan, termasuk melalui perwakilan Ombudsman di berbagai daerah.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah membuka ruang koreksi terhadap program prioritas. Bagi kebijakan publik berskala nasional, mekanisme seperti ini memperkuat kepercayaan masyarakat karena penyelenggaraan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi terus dievaluasi dari sisi pelayanan dan potensi maladministrasi. Integritas tumbuh ketika terdapat transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kesediaan memperbaiki kekurangan berdasarkan temuan lapangan.

Di sisi lain, ketepatan sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penentuan lokasi Sekolah Rakyat dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, termasuk kelompok desil satu dan dua serta wilayah yang memiliki anak berpotensi putus sekolah. Pendekatan berbasis data tersebut membuat pembangunan sekolah diarahkan kepada wilayah yang paling membutuhkan, bukan semata-mata daerah yang memiliki akses infrastruktur lebih mudah.

Menurut Dudung, kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat. Sekolah juga tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi membangun karakter, kemandirian, pemenuhan gizi, serta pembinaan mental siswa. Kerangka ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai intervensi yang menyentuh berbagai kebutuhan anak secara terpadu.

Perkembangan terbaru memperlihatkan orientasi program semakin diarahkan pada masa depan lulusan. Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah menyiapkan dua jalur setelah pendidikan menengah, yakni melanjutkan kuliah atau menjadi pekerja terampil. Artinya, Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada keberhasilan menerima siswa dari keluarga rentan, tetapi harus memastikan mereka memiliki kemampuan untuk berdiri mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Konsistensi ini juga penting untuk menjaga kepercayaan orang tua dan masyarakat. Ketika sekolah dikelola secara disiplin, kebutuhan siswa dipenuhi, dan setiap laporan ditangani secara profesional, manfaat program akan semakin mudah dirasakan. Pada saat yang sama, keberhasilan lulusan menjadi ukuran paling nyata bahwa investasi negara melalui Sekolah Rakyat benar-benar menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat.

Merawat Sekolah Rakyat dengan integritas berarti menjaga seluruh rantai kebijakan, mulai dari penentuan sasaran, pengelolaan sekolah, perlindungan siswa, penggunaan anggaran, pengawasan, hingga kesiapan lulusan memasuki jenjang pendidikan atau dunia kerja. Pemerintah telah membangun fondasi melalui kebijakan, regulasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor. Tantangan berikutnya adalah memastikan fondasi tersebut konsisten diterapkan di setiap sekolah. Dengan tata kelola yang bersih, kepemimpinan yang berempati, dan pengawasan yang terbuka, Sekolah Rakyat dapat menjadi bukti bahwa negara hadir bukan sekadar menyediakan pendidikan gratis, tetapi sungguh-sungguh membuka jalan bagi anak-anak kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial