Jakarta – Langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak mendapat perhatian serta dukungan dari berbagai organisasi.

Pengusutan perkara tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan negara, memperkuat supremasi hukum, sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terlindungi dari segala bentuk intervensi. Dukungan publik diharapkan menjadi dorongan bagi kepolisian untuk menuntaskan perkara secara transparan dan profesional.

Institut Media dan Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) mendesak aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Komunikasi IMPRESI, Yusuf Mars, menilai perkara tersebut menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah. Ia meminta penyidikan tidak hanya berfokus pada pelaku penyadapan, tetapi juga menelusuri pihak yang memerintahkan dan mengendalikan tindakan tersebut.

“Ini bukan perkara sepele. Menteri Sekretaris Negara sudah menyampaikan dugaan adanya makar. Aparat penegak hukum harus membongkar seluruh pihak yang terlibat. Jangan berhenti pada pelaku penyadapan. Cari siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan apa tujuan politik di baliknya,” kata Yusuf.

Menurutnya, penyadapan ilegal terhadap Presiden berpotensi membuka akses terhadap informasi rahasia negara yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. IMPRESI juga mendorong audit menyeluruh terhadap keamanan komunikasi Presiden dan pengawasan penggunaan perangkat penyadapan di lingkungan aparat negara.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, mengecam dugaan penyadapan ilegal yang turut menyasar sejumlah media massa.

Menurutnya, penggunaan kekuasaan untuk membatasi kebebasan pers merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, terutama apabila dilakukan demi kepentingan politik.

“Kami sangat keberatan terhadap berbagai langkah dan upaya yang menggunakan jalur kekuasaan untuk membatasi kebebasan dan kemerdekaan pers,” tegas Komaruddin.

Ia menjelaskan penyadapan dapat dilakukan lembaga berwenang untuk kepentingan negara selama memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengintervensi kerja jurnalistik.

Dukungan turut disampaikan Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P. Ahmad, yang mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

“Saya mengapresiasi langkah yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pak Kapolri, Jenderal Suyudi, dalam mengungkap tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara. Yang merupakan hal yang cukup menggemparkan republik,” kata Riano.

Riano menilai pengungkapan perkara tersebut menunjukkan Polri terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. (*)