JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi rating Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pengawasan sekaligus membuka ruang partisipasi sekolah dalam menilai kualitas layanan. Melalui sistem ini, kepala sekolah dan guru dapat memberikan penilaian langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari ketepatan distribusi hingga kelayakan makanan yang diterima peserta didik.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, aplikasi tersebut dirancang agar evaluasi tidak hanya bergantung pada laporan internal, tetapi juga berdasarkan pengalaman pihak yang berinteraksi langsung dengan layanan MBG.

“Melalui aplikasi rating MBG, kami ingin memastikan suara dari sekolah dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi bagian dari proses evaluasi layanan. Kepala sekolah dan guru nantinya dapat memberikan penilaian sekaligus mencantumkan catatan apabila terdapat layanan yang belum sesuai. Masukan tersebut menjadi bahan bagi BGN untuk melihat bagian mana yang perlu segera diperbaiki,” kata Tysa.

Sekolah nantinya dapat memberikan penilaian menggunakan skala bintang satu hingga lima, disertai catatan mengenai aspek layanan yang perlu diperhatikan. Mekanisme tersebut diharapkan membantu BGN memetakan persoalan secara lebih terukur dan mempercepat tindak lanjut terhadap layanan yang belum memenuhi harapan.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa sistem tersebut akan memberikan akses penilaian langsung kepada pihak sekolah. Ia mengibaratkan mekanismenya seperti layanan pemesanan makanan daring yang memungkinkan pengguna memberikan bintang dan catatan terhadap penyedia layanan.

“Nantinya kami akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak-Ibu kepala sekolah, seperti di Ojek Online, seperti di GoFood, yang kemudian Bapak-Ibu guru itu bisa ngasih bintang, bisa ngasih catatan terhadap si dapur itu,” ujar Sudaryono.

Pengembangan aplikasi rating ini melanjutkan penguatan sistem pengawasan digital BGN. Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan bahwa integrasi data lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar penyaluran MBG tepat sasaran.

“BGN tidak mengintervensi tugas para wali data, kami adalah user atau pengguna data. Untuk optimalisasi pelaksanaan program, kami membutuhkan data yang terintegrasi dalam satu tabel, sehingga nanti seluruh kementerian juga memiliki data yang sama,” kata Sony.

Selain integrasi data, BGN telah mengembangkan aplikasi Reviu MBG untuk menilai ketepatan distribusi, aroma, rasa, dan variasi menu. Penguatan mekanisme evaluasi ini menunjukkan upaya pemerintah membangun tata kelola MBG yang semakin terbuka, terukur, dan responsif.

Dengan melibatkan sekolah sebagai mitra pengawasan, pemerintah memperkuat fondasi pelaksanaan MBG agar manfaat program tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima, tetapi juga disertai peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan..