Jakarta — Pemerintah terus mempercepat penguatan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Program ini dirancang sebagai strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menjadikan koperasi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperluas akses pembiayaan, distribusi barang, dan pemasaran produk lokal.

Melalui KMP, pemerintah membangun sistem distribusi yang lebih efisien untuk memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok hingga ke tingkat desa. Kehadirannya juga diharapkan mampu menggerakkan usaha produktif, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta mempercepat perputaran ekonomi di daerah.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program KMP diproyeksikan menciptakan perputaran uang sebesar Rp223 triliun per tahun di desa-desa sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. KMP juga akan menjadi pusat penyaluran barang subsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

“Kita proyeksikan KMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa,” kata Presiden Prabowo.

Selain memperkuat aktivitas ekonomi, KMP juga dikembangkan sebagai ekosistem koperasi modern berbasis digital yang mendukung ketahanan pangan, layanan simpan pinjam, serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi, KMP akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa dengan harga terjangkau, gudang, hingga gudang pendingin untuk membantu petani dan nelayan menyimpan hasil panen maupun tangkapan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan KMP bukan supermarket dan tidak akan bersaing dengan pelaku usaha yang telah ada. Koperasi tersebut akan berperan sebagai infrastruktur pemerintah untuk mendukung penyaluran subsidi dan bantuan.

“Selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah,” ujarnya.

Untuk memastikan program berjalan optimal, pemerintah terus memperkuat sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah melalui pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi tata kelola, serta penguatan akses pembiayaan.

Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas desa, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.