Jakarta – Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus diperkuat dengan tetap mengutamakan kecukupan gizi, keamanan pangan, dan kualitas makanan bagi penerima manfaat. Kondisi geografis dan tantangan distribusi menjadi perhatian agar masyarakat di wilayah 3T tetap memperoleh manfaat program secara optimal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa wilayah dengan risiko gizi tinggi menjadi prioritas dalam pengembangan MBG. Menurutnya, perluasan program harus tetap memperhatikan kebutuhan gizi masyarakat di setiap wilayah.

“Pengembangan Program MBG diprioritaskan pada wilayah dengan risiko gizi tinggi,” ujar Sudaryono.

Sudaryono menjelaskan, pelaksanaan MBG di daerah dengan kondisi geografis dan akses yang berbeda membutuhkan penyesuaian teknis. Namun, penyesuaian tersebut tetap harus dilakukan dengan menjaga standar gizi dan kualitas makanan bagi penerima manfaat.

Ia menambahkan bahwa BGN terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan para ahli untuk memastikan pelaksanaan MBG berbasis standar gizi serta kebutuhan kelompok sasaran. Kolaborasi tersebut juga mencakup perhatian terhadap wilayah 3T dan daerah yang memiliki risiko masalah gizi lebih tinggi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai pelaksanaan MBG perlu terus diperbaiki melalui penguatan tata kelola dan pengawasan. Menurutnya, program tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan secara tepat sasaran.

“Program MBG harus terus kita perbaiki dan kita awasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperhatikan ketersediaan bahan pangan, kondisi rantai pasok, kemampuan distribusi, serta kesiapan sarana dan sumber daya manusia di daerah. Penyesuaian pola pelaksanaan diperlukan agar layanan MBG dapat menjangkau wilayah yang memiliki tantangan geografis lebih berat.

Pemerintah memastikan perluasan MBG dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah. Dengan penguatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor, program diharapkan mampu menjangkau masyarakat 3T sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia. (*)