JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan program strategis nasional tersebut semakin tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya setiap kebijakan terkait penyempurnaan MBG disusun berdasarkan kajian yang matang dan komprehensif. Langkah tersebut penting mengingat cakupan program yang telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan lanjutan.

“Poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru,” ujar Agustina.

Menurut dia, pemerintah memiliki komitmen kuat memastikan MBG benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari ketepatan sasaran, kondisi wilayah, kebutuhan penerima manfaat, hingga dampak program terhadap anak-anak.

Salah satu fokus pembenahan adalah mengarahkan penerima manfaat kepada kelompok masyarakat dengan kebutuhan paling tinggi. Kelompok desil bawah, masyarakat di daerah tertinggal, serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi prioritas dalam penguatan program.

“Yang berada di desil bawah, di daerah tertinggal, di daerah yang prevalensi stunting-nya tinggi, silakan diberikan,” kata Agustina.

Pemerintah juga membuka ruang untuk mengkaji skema penyaluran yang lebih fleksibel dan efektif, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah sebagai bagian dari mekanisme pemenuhan gizi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah terus merapikan aspek teknis pelaksanaan MBG, termasuk memastikan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mencegah potensi penyalahgunaan.

“Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan,” ujar Zulkifli Hasan.

Agustina juga menegaskan, penyesuaian penerima manfaat bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap MBG. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola agar manfaat program semakin optimal.

Pembenahan yang dilakukan secara terukur menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga keberlanjutan MBG sebagai investasi strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui evaluasi berbasis data dan kajian yang matang, pemerintah memastikan program tersebut terus berkembang serta mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan secara berkelanjutan.