Jakarta — Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman di tengah dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi global.

Pemerintah terus memperkuat pengelolaan cadangan, pasokan minyak mentah, serta distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi nasional tetap terpenuhi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan cadangan BBM nasional saat ini tetap berada pada standar minimal 18–21 hari.

“Yang terpenting sekarang adalah pemerintah memastikan cadangan BBM kita itu ada pada standar minimal, 18 sampai dengan 21 hari,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan pemerintah juga menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sebagai bagian dari perlindungan masyarakat.

“Harga minyak subsidi sampai dengan akhir tahun tidak akan ada kenaikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Itu sudah deal. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo.”

Di sisi lain, pemerintah tetap mencermati perkembangan harga minyak mentah global yang tercermin melalui Indonesian Crude Price (ICP).

“Kalau harga minyak nonsubsidi mengikuti harga pasar global, ketika ICP naik, otomatis harganya akan naik. Kalau ICP turun, tentu akan dilakukan koreksi,” lanjutnya.

Senada, Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menyampaikan bahwa stok BBM nasional secara umum masih aman.

“Stock rata-ratanya bisa berkurang mungkin jadi beberapa hari,” ujar Ramson.

Ramson menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan distribusi agar ketersediaan nasional dapat diterjemahkan menjadi pelayanan yang lancar di setiap wilayah.

“Memang sistem kontrolnya ini BPH Migas juga harus lebih ketat mengontrol langsung di lapangan,” katanya.

Penguatan ketahanan energi juga dilakukan melalui peningkatan produksi domestik dan diversifikasi sumber energi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan Indonesia terus memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong transisi energi berkeadilan.

“Kami terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan tetap mendorong transisi energi yang berkeadilan menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” kata Yuliot.

Yuliot menambahkan pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor.

“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50,” tegasnya.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi dan penguatan pasokan BBM nasional.

Dengan menjaga kecukupan cadangan, memperkuat produksi dalam negeri, dan mendorong diversifikasi energi, pemerintah memastikan ketahanan pasokan BBM tetap menjadi prioritas di tengah perubahan pasar minyak dunia. (*)