JAKARTA-Pemerintah semakin tegas dalam memberantas praktik judi daring yang meresahkan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperluas strategi dengan tidak hanya menutup situs, tetapi juga membekukan rekening yang digunakan untuk transaksi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa pemblokiran konten judi daring saja tidak cukup.

“Konten bisa dibuat ulang dengan cepat, sementara rekening yang telah diblokir akan sulit dibuka kembali,” ujarnya dalam rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK di Jakarta.

Ia menjelaskan, jutaan konten negatif sudah berhasil diturunkan, dengan sebagian besar di antaranya terkait judi daring.

Namun, penyebaran tetap masif karena pelaku semakin lihai menyamarkan promosi, termasuk dengan istilah terselubung dan memanfaatkan akun publik figur.

“Pelaku judi online makin pintar mencari celah yang tidak terpantau teknologi crawling kami,” jelasnya.

Meutya menilai, kolaborasi lintas sektor sangat penting. Ia mengapresiasi langkah PPATK yang melacak aliran dana sekaligus mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam verifikasi pembukaan rekening.

Untuk memperkuat upaya, pemerintah kini menerapkan strategi “crawling ganda” dengan menggabungkan pemantauan konten digital dan pergerakan uang.

“Kalau ini dilakukan bersamaan, hasilnya akan lebih efektif,” tegas Meutya.

Selain Kemenkomdigi, kepolisian juga bergerak aktif. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, mengungkap bahwa ratusan kasus judi daring telah berhasil diungkap dengan ratusan tersangka ditangkap.

“Mereka terdiri dari penyelenggara, admin, operator, endorse, hingga pemain,” ujarnya.

Himawan menambahkan, Polri tidak hanya menindak tetapi juga melakukan pencegahan melalui iklan layanan masyarakat, literasi digital, serta pemutaran konten edukasi di bioskop seluruh Indonesia.

“Jumlah situs dan konten judi online yang diajukan blokir juga terus bertambah,” jelasnya.

Di sisi lain, pengawasan ruang digital diperketat untuk mengantisipasi narasi negatif yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan pihaknya rutin melakukan patroli siber dan koordinasi cepat dengan lembaga terkait.

“Kemenkomdigi terus memantau isu-isu di ruang digital untuk mengidentifikasi narasi yang bersifat provokatif,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemantauan konten, pemblokiran rekening, penegakan hukum, serta pengawasan narasi di ruang digital, pemerintah memastikan ruang siber Indonesia tetap bersih, aman, dan jauh dari praktik judi daring maupun ajakan provokatif.***