JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diterima anak-anak aman, bergizi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal. Pembenahan dilakukan mulai dari pemutakhiran data penerima manfaat, penguatan koordinasi pusat dan daerah, hingga evaluasi pengawasan dan sumber daya manusia di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pemutakhiran data penerima MBG melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Integrasi dengan data kependudukan Dukcapil diharapkan membuat pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah penerima, tetapi juga identitas setiap penerima manfaat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan langkah tersebut diarahkan untuk memastikan prinsip satu orang, satu penerima manfaat sekaligus mencegah duplikasi data.

“Jadi tidak hanya data kuantitatif, angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya, bisa terdata,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Khusus Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah di Jakarta.

Kepala BGN Sudaryono mengakui proses evaluasi menemukan adanya data ganda serta ketidaksesuaian antara pencatatan administratif dan pelayanan faktual. Karena itu, pencocokan data diperlukan agar perluasan MBG berjalan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah,” tegas Sudaryono.

Penguatan basis data juga membuka peluang pemantauan manfaat MBG secara lebih terukur. Integrasi dengan sektor kesehatan dapat digunakan untuk mengikuti perkembangan kondisi penerima, termasuk pertumbuhan anak melalui indikator berat dan tinggi badan. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga manfaat gizinya bagi anak.

Dukungan terhadap keberlanjutan MBG turut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Namun, ia menilai keberlanjutan program harus dibarengi evaluasi terhadap tata kelola, SDM, pengawasan, dan penggunaan anggaran.

“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain program utama Presiden, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.

Menurutnya, pembenahan diperlukan untuk mencegah makanan tidak termanfaatkan sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.

“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima, dan target Presiden tercapai,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menegaskan keberlanjutan MBG harus disertai pembenahan.

“Saya bertekad teruskan program MBG tapi dengan perbaikan dan efisiensi,” tegas Presiden.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi menjadi bagian dari penguatan MBG, bukan penghentian program. Dengan basis data yang semakin akurat, pengawasan yang diperketat, serta evaluasi berkelanjutan terhadap SPPG, pemerintah mendorong MBG semakin aman, akuntabel, dan efektif sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan dan kualitas generasi Indonesia.