Jakarta – Upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola negara yang bersih semakin menunjukkan arah yang konsisten. Fokus membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berkeadilan terus ditegaskan sebagai bagian dari agenda strategis nasional.

Pakar Hukum Universitas Indonesia. Akhiar Salmi mengatakan komitmen Presiden Prabowo terhadap pemerintahan bersih merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan negara dilaksanakan dengan standar etika tinggi. Ia menilai bahwa dorongan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa integritas birokrasi harus diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan.

Ia menilai keberanian Presiden menyatakan kesiapannya diproses hukum apabila melakukan pelanggaran adalah bentuk komitmen etika yang langka dan dapat menjadi standar moral baru bagi pejabat publik lainnya.

“Itulah komitmen beliau. Kita mendukung Pak Prabowo, saya yakin beliau serius, buktinya orang yang dekat dengan beliau, diproses hukum dan dipecat,” tegas Akhiar.

Lebih jauh, ia menilai dukungan penuh pemerintah kepada lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai tanda bahwa negara semakin serius memberantas korupsi.

“Penindakan hukum yang konsisten memperlihatkan keberanian politik pemerintah untuk menghadirkan keadilan tanpa membedakan posisi atau jabatan pelakunya,” ujar Akhiar.

Ia menambahkan bahwa ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun meningkatkan optimisme masyarakat. Menurutnya, penindakan yang berbasis fakta dan bukti semakin memperkuat kepercayaan publik bahwa pemerintahan bersih bukan sekadar slogan, tetapi sedang dijalankan secara nyata.

Akhiar juga melihat aspirasi publik untuk memperberat sanksi koruptor sebagai energi positif bagi reformasi hukum nasional. Kesadaran masyarakat yang meningkat dianggap sebagai dukungan penting dalam memperkuat efek jera dan mendorong pembaruan instrumen hukum yang lebih tegas.

Selain itu, ia menilai percepatan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah strategis untuk mengembalikan kerugian negara secara lebih efektif.

Regulasi tersebut dinilai akan memperkuat kemampuan negara dalam memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

“Perlu dipercepat juga, di zaman Pak Prabowo ini, Undang-Undang perampasan Aset, sehingga lebih cepat uang yang mereka ambil bisa kembali ke negara” tuturnya.

Akhiar menyimpulkan bahwa keseluruhan langkah pemerintah saat ini telah menciptakan momentum positif menuju pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Dengan dukungan publik dan keberanian politik, Indonesia dinilai berada pada jalur yang lebih kuat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berkeadilan.

[-ED]