Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk program perumahan nasional pada tahun 2025. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan bahwa tambahan dana tersebut menjadi pendorong utama percepatan pembangunan rumah subsidi di seluruh wilayah Indonesia.

“Peningkatan anggaran ini tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada tata kelola, transparansi, dan efektivitas penyerapan dana publik,” ujar Ara.

Ia menambahkan bahwa program renovasi rumah juga akan meningkat drastis, dari 45.000 unit tahun ini menjadi 400.000 unit pada tahun depan.

Salah satu prioritas utama pemerintah adalah pembangunan rumah subsidi. Targetnya meningkat dari 200.000 unit pada 2025 menjadi 350.000 unit, memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan perumahan.

Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan diperkuat dengan total pembiayaan mencapai Rp130 triliun.

“Peningkatan anggaran harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas,” tegas Ara.

Peningkatan dana juga diiringi pengawasan ketat. Ia menekankan konsultasi rutin dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan seluruh proses penggunaan anggaran sesuai prinsip good governance. Hingga saat ini, progres penyerapan anggaran Kementerian PKP telah mencapai 74,56 persen, menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan program prioritas nasional.

Direktur BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, melaporkan realisasi penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menembus 213.630 unit, atau 61,03 persen dari target 350.000 unit.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari bank penyalur hingga pengembang, yang bekerja sama mendorong penyaluran FLPP,” ujar Heru.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyebutkan hingga 4 November 2025, sudah ada 86 debitur yang mencairkan KUR Perumahan senilai Rp182,9 miliar.

“Sektor kontraktor menjadi yang paling banyak mengakses KUR Perumahan, diikuti pengembang dan pelaku usaha bahan bangunan,” jelas Sri.

Pemerintah menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hunian. Rumah subsidi harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat. Melalui FLPP dan subsidi KPR Sejahtera, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh rumah dengan bunga rendah dan tenor panjang.

Selain aspek sosial, pembangunan rumah subsidi juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Proyek perumahan membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menumbuhkan pusat ekonomi baru di kawasan permukiman.

Dengan komitmen ini, pemerintah memastikan bahwa peningkatan alokasi anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Target ambisius pembangunan 350.000 rumah subsidi dan renovasi 400.000 unit tahun depan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat.