Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan perbaikan ekonomi sebagai prioritas utama dalam merespons aspirasi publik, termasuk tuntutan masyarakat yang banyak disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Berbagai langkah strategis terus ditempuh, mulai dari penguatan fiskal dan moneter, percepatan realisasi belanja negara, hingga penyusunan data ketenagakerjaan yang lebih komprehensif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kinerja ekonomi nasional menunjukkan capaian positif. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada triwulan II-2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang naik 5 persen dan investasi yang meningkat hingga 6,99 persen. Sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar ekonomi juga mencatat kinerja gemilang, tumbuh 5,68 persen, tertinggi sejak 2022.

“Manufaktur kita di Q2 sudah mulai recover. Mungkin Q3 agak melambat sedikit, tapi Q4 pasti akan tumbuh lebih cepat lagi melalui perbaikan ekonomi dan perbaikan demand karena supply uang ditambah di sistem perekonomian,” kata Menkeu Purbaya.

Ia menegaskan, sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan. Bank Indonesia sebelumnya telah menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin guna memperlonggar likuiditas perbankan dan mendorong pembiayaan produktif.

“Sekarang semuanya sudah kita set agar ekonomi bergerak lebih cepat. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun, dan multiplier effect untuk pertumbuhan akan semakin signifikan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan bahwa realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari total APBN. Belanja ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.388,8 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) Rp571,5 triliun. Capaian TKD tercatat lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya karena adanya perbaikan mekanisme penyampaian dan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, belanja daerah mengalami kontraksi sebesar 14,1 persen. Hal ini dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan di sejumlah daerah dan penerapan kebijakan efisiensi. Namun, menurut Suahasil, APBN tetap menjalankan fungsi pentingnya sebagai instrumen pembangunan nasional.

“APBN terus melakukan upaya keras untuk melakukan belanja berkualitas untuk seluruh Indonesia. Belanja negara adalah satu kesatuan antara BPP dan TKD. Dia merupakan satu kesatuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Tak hanya aspek fiskal, pemerintah juga memperkuat fondasi ketenagakerjaan sebagai penopang ekonomi jangka panjang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya sensus ekonomi dan statistik dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik.

“Sensus ekonomi memiliki peran penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Melalui sensus ini, kita memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan yang komprehensif,” katanya.

Afriansyah menjelaskan, di era transformasi digital, statistik tidak lagi sekadar menyajikan angka, melainkan juga insight yang berdampak nyata bagi pengambilan kebijakan. “Dengan keterpaduan data, kita tak hanya menghadirkan angka, tetapi juga insight yang berdampak,” tegasnya.

Berbagai langkah pemerintah tersebut memperlihatkan keseriusan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong percepatan perbaikan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan yang terukur, belanja negara yang diarahkan untuk program berkualitas, serta data ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi diharapkan mampu menjawab aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan kesejahteraan.

Dengan capaian positif di tengah tantangan global, optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan terus tumbuh berkelanjutan kian menguat. Pemerintah memastikan arah kebijakan akan tetap berpihak pada pemulihan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

[edRW]