Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank sebagai langkah memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

“Setiap warga negara Indonesia harus memiliki rekening bank. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat inklusi keuangan dan memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh akses terhadap layanan keuangan secara mudah dan merata,” kata Prabowo.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Rapat membahas sejumlah isu ekonomi, salah satunya penguatan inklusi dan literasi keuangan guna memastikan semakin banyak masyarakat terhubung dengan sistem keuangan formal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian inklusi keuangan Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada pada angka 63,57 persen.

“Tadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening warga negara atau masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga.

Menurutnya, capaian tersebut relatif baik jika dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya. Meski demikian, perluasan kepemilikan rekening terus didorong agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan dapat semakin inklusif.

Untuk merealisasikan arahan tersebut, Presiden Prabowo meminta bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), mempersiapkan rekening bagi masyarakat.

“Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening,” jelasnya.

Perluasan akses perbankan selanjutnya akan diperkuat melalui pemadanan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) dengan sistem Bank Indonesia, terutama untuk mendukung sistem pembayaran dan gateway system.

“Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya” tambah Airlangga.

Berbagai program bantuan akan disalurkan langsung melalui rekening masyarakat. Langkah tersebut diharapkan memperkuat inklusivitas keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih terintegrasi dan memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan formal.