Oleh Triasih Marini )*

Pemerintah terus memperkuat upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui rencana peluncuran program pembukaan rekening bank gratis yang menyasar jutaan penduduk berpenghasilan rendah. Kebijakan ini tidak sekadar bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga, meningkatkan inklusi keuangan, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengelola keuangan secara aman dan produktif.

Program tersebut kini memasuki tahap pematangan regulasi sekaligus proses verifikasi data calon penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaannya dapat dimulai pada akhir tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa persiapan kebijakan masih berlangsung dan diharapkan segera memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan.

Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan berbagai tahapan teknis agar program tersebut dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Ia mengungkapkan bahwa realisasi kebijakan ini ditargetkan berlangsung dalam waktu dua bulan mendatang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menyiapkan kebijakan di atas kertas, tetapi juga berupaya memastikan mekanisme pelaksanaan dan ketepatan sasaran sebelum program benar-benar dijalankan.

Sasaran program rekening gratis ini mencapai 25,16 juta warga negara berusia minimal 17 tahun yang masuk dalam kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4. Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rentan sehingga membutuhkan dukungan untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal. Melalui program ini, setiap rekening baru yang berhasil dibuka akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000 yang diberikan langsung oleh pemerintah.

Kepemilikan rekening dapat menjadi pintu masuk untuk mengenal berbagai layanan keuangan, mulai dari menabung, menerima bantuan sosial, melakukan transaksi digital, hingga mengakses layanan keuangan lain sesuai persyaratan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran melalui belanja negara sebesar Rp1,28 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk menunjang pembukaan rekening serta pemberian saldo awal kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

Pemerintah juga memiliki harapan besar agar kebijakan tersebut mampu mendorong tingkat inklusi keuangan nasional dari sekitar 93 persen menuju angka mendekati 99 persen. Sebab, kemajuan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, atau peningkatan aktivitas perdagangan. Kemampuan masyarakat kecil untuk mengakses layanan keuangan formal juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Dalam pelaksanaannya, ketepatan penerima menjadi salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah menggunakan integrasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai landasan untuk menyusun daftar calon penerima manfaat. Penggunaan data resmi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesalahan sasaran sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun persoalan administrasi ketika rekening dibuka.

Pemerintah turut melibatkan jaringan perbankan milik negara dan perbankan syariah, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Keterlibatan lembaga keuangan tersebut diharapkan mempermudah proses verifikasi, pembukaan rekening, serta distribusi layanan hingga ke berbagai wilayah. Jangkauan perbankan yang luas menjadi modal penting mengingat masyarakat yang menjadi sasaran program tidak seluruhnya tinggal di kawasan perkotaan.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan mencatat masih terdapat sekitar 25 juta penduduk berusia di atas 17 tahun yang belum mempunyai rekening bank. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses layanan keuangan di tengah masyarakat. Menurut Anggito, LPS mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki rekening melalui program pembukaan rekening secara gratis.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait, terutama dalam menyelaraskan data serta menentukan kriteria calon peserta. Anggito menilai kesesuaian informasi menjadi bagian penting agar pelaksanaan program berjalan efektif. Sinergi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang belum memiliki rekening dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan perbankan formal.

Berbagai upaya penguatan ekonomi, perluasan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur telah menjadi bagian dari agenda untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemerintah dalam mendorong berbagai program tersebut perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang semakin dekat dengan kebutuhan keluarga, termasuk memperluas akses terhadap layanan keuangan. Program rekening gratis dapat menjadi pelengkap langkah tersebut karena memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat terbawah untuk ikut menikmati perkembangan ekonomi dan transformasi digital nasional.

Program rekening gratis harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Keberhasilannya akan ditentukan oleh ketepatan penerima, kemudahan pelayanan, transparansi pelaksanaan, serta kemampuan masyarakat memanfaatkan rekening untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Pemerintah, perbankan, dan seluruh lembaga terkait berupaya memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses keuangan. Dengan demikian program ini diharapkan menjadi jembatan menuju keluarga yang lebih mandiri, terlindungi, dan sejahtera. Masyarakat pun dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membangun kebiasaan menabung dan mengelola keuangan secara bijak demi masa depan keluarga yang lebih baik.

)* pengamat kebijakan ekonomi