Seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah di Indonesia berlangsung dengan aman, damai, dan lancar.

Berjalannya situasi yang kondusif tersebut menandakan bahwa demokrasi di Indonesia kini sudah menjadi semakin dewasa, karena mekanisme koreksi hasil pemilu telah berjalan dengan lebih efektif serta mampu terus menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

PSU Provinsi Papua pada 6 Agustus 2025 menjadi salah satu perhatian nasional.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin secara langsung memantau bagaimana jalannya proses di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Ia menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan PSU tersebut serta menggarisbawahi terkait pentingnya dukungan dari semua pihak.

“Kami berharap PSU berjalan dengan baik dan tidak ada lagi PSU ke depannya. Maka kami juga berharap support dari semua pihak mendukung PSU berjalan dengan baik,” ujar Afif.

Afif menegaskan bahwa kesuksesan PSU itu adalah merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, meski sejatinya KPU menjadi pihak yang diberi mandat penuh.

Dengan adanya partisipasi tinggi dari para pemilih di berbagai daerah ketika pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berlangsung, hal tersebut semakin memperkuat adanya bukti nyata dari kedewasaan demokrasi di tengah masyarakat.

Karena dengan demikian, maka pemimpin daerah yang menjadi pemenang hasil PSU memang benar-benar diinginkan oleh rakyat.

Selain Papua, PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga terlaksana aman di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, serta Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan PSU.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, dan Aparat Keamanan TNI/Polri berkomitmen untuk fokus menyukseskan pelaksanaan PSU agar dapat berjalan dengan aman, damai, lancar, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip netralitas, profesionalisme, dan berintegritas,” jelasnya.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa.

“PSU pada tanggal 6 Agustus 2025 menjadi perhatian nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan proses demokrasi berlangsung secara aman, lancar, damai, serta sesuai dengan prinsip luber dan jurdil,” ungkap Heri.

Keberhasilan PSU tersebut memperlihatkan kedewasaan demokrasi Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa komitmen menjaga stabilitas politik dan kualitas pemilu terus dijunjung tinggi di seluruh daerah. (*)

[edRW]