Jakarta, – Pemerintah mempercepat program revitalisasi jaringan irigasi sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden 2025 yang menekankan perbaikan infrastruktur pertanian sebagai fondasi menuju swasembada pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi irigasi primer, sekunder, dan tersier di berbagai wilayah. Program ini menargetkan lebih dari dua juta hektare lahan produktif.

“Revitalisasi ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan jaminan bagi petani agar suplai air lebih terjamin sehingga produktivitas meningkat dan swasembada pangan dapat tercapai,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat urgensi langkah ini. Pada Mei 2025, luas panen padi tercatat mencapai 0,98 juta hektare dengan produksi 4,98 juta ton GKG, setara 2,87 juta ton beras untuk konsumsi. Pemerintah juga menugaskan Perum Bulog untuk menggandakan serapan beras domestik menjadi 3 juta ton sepanjang 2025, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stok beras sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan juga pentingnya keberlanjutan program ini sebagai prioritas nasional. “Pangan adalah urusan hidup mati bangsa. Revitalisasi irigasi menjadi kunci agar air tersedia, petani terlindungi, dan hasil panen bisa terserap dengan baik,” tegasnya.

Selain memperkuat ketahanan pangan, revitalisasi irigasi juga diproyeksikan membawa dampak ekonomi yang signifikan. Perbaikan jaringan air pertanian diperkirakan mendorong aktivitas produksi di pedesaan, membuka lapangan kerja baru, dan menjaga inflasi pangan tetap terkendali di tengah dinamika perubahan iklim.

Dengan kombinasi strategi teknis, dukungan kebijakan, dan partisipasi petani, pemerintah optimistis target swasembada pangan 2025 dapat terwujud. Revitalisasi irigasi diyakini bukan hanya menjamin ketersediaan pangan nasional, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.***