Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak sekaligus mendorong pembangunan kawasan perumahan yang lebih sehat dan asri. Upaya tersebut menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebanyak 62.000 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah melalui skema pembiayaan yang terjangkau.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan penyediaan tempat tinggal yang layak merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pemerintah terus bekerja keras memastikan setiap rakyat Indonesia memiliki tempat tinggal yang layak. Pelaksanaan peresmian akad massal 62 ribu unit KPR subsidi senilai Rp880 miliar ini adalah bukti dan langkah nyata kita dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemerdekaan papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh pelosok Tanah Air,” tegas Presiden.

Selain memperluas jumlah rumah subsidi, pemerintah turut memperhatikan kondisi lingkungan permukiman. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan kebijakan penanaman minimal satu pohon pada setiap rumah subsidi.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk mencegah kawasan perumahan rakyat menjadi lingkungan yang padat bangunan tanpa ruang hijau.

“Kita wajibkan setiap rumah subsidi menanam minimal satu pohon. Kita tidak ingin perumahan rakyat hanya menjadi hamparan beton yang panas dan gersang, tetapi harus menjadi lingkungan yang asri, sejuk, dan sehat bagi anak-anak kita tumbuh berkembang,” ucapnya.

Pelaksanaan akad massal KPR subsidi tersebut juga melibatkan kerja sama antara kementerian, BP Tapera, perbankan, dan pengembang.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut kolaborasi seluruh unsur menjadi bagian penting dalam memperluas penyaluran rumah subsidi.

“Akad massal 62.000 rumah subsidi ini siap dan sedang digelar sebagai wujud nyata kolaborasi luar biasa dari seluruh ekosistem perumahan, mulai dari kementerian, BP Tapera, pihak perbankan, hingga para pengembang di lapangan,” jelasnya.

Program tersebut diharapkan menjadi wujud nyata kemerdekaan masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hidup yang lebih baik.***