JAKARTA – Sinergi TNI-Polri bersama masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Aksi demonstrasi diimbau berjalan damai, tertib, dan beretika agar demokrasi Indonesia tetap sehat tanpa terjerumus pada anarkisme maupun provokasi.

Koordinator Aliansi Solidaritas Rakyat Indonesia (ASRI) dan Komite Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Fikri, menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional warga negara. Namun, ia mengingatkan agar hak itu dijalankan dengan tertib dan bermartabat.

“Segala bentuk tindak anarkis, vandalisme, serta upaya membenturkan rakyat dengan aparat kepolisian maupun TNI hanya akan merugikan masyarakat. Itu merusak citra perjuangan, mencederai semangat demokrasi, bahkan merupakan tindakan tercela dan biadab,” ujarnya.

Fikri menambahkan demokrasi akan semakin kokoh bila aspirasi disampaikan secara beradab. Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto mampu menghadirkan solusi konkret demi stabilitas sosial.

Dukungan terhadap cara damai juga datang dari Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM). Komandan Nasional KOKAM, Elly Oscar, menilai langkah cepat Polri menindak anggotanya yang melanggar prosedur sebagai bukti profesionalitas.

“Aspirasi rakyat dapat tersampaikan secara damai, santun, dan beretika, sementara aparat mengedepankan pendekatan humanis. Dengan begitu, demokrasi kita akan semakin sehat,” ucapnya.

Soliditas TNI-Polri ikut mendapat sorotan positif. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan sinergi kedua institusi bukan hanya seremonial, melainkan nyata di lapangan.

“TNI dan Polri hadir bersama di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Kami berkonsentrasi penuh dalam pemulihan keamanan dengan segera,” ujarnya.

Di sisi lain, Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia (UI), Stanislaus Riyanta, menyebut kericuhan bukan bukti kegagalan intelijen.

Menurutnya, intelijen sudah memberikan informasi kepada pengguna masing-masing, namun cepatnya perubahan situasi di lapangan serta derasnya provokasi di media sosial membuat antisipasi aparat menjadi terlambat.

“Saya yakin intelijen sudah memberikan informasi terkait rencana unjuk rasa ini kepada usernya masing-masing,” tuturnya.

Dengan soliditas TNI-Polri serta komitmen masyarakat sipil menolak anarkisme, demokrasi Indonesia diyakini akan tetap kokoh jika aspirasi disampaikan dengan cara damai.***