Pemerintah sangat terbuka dengan semua kritik baik dari elemen mahasiswa maupun unsur masyarakat demi mewujudkan perbaikan program pro rakyat, namun tetap harus memperhatikan fakta dan realitas yang dihadapi rakyat.

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan selalu menjadi negara demokrasi. Presiden mengatakan pemerintahannya menyambut kritik dan selalu menelaah kritik itu dengan saksama.

“Izinkan saya menyatakan dengan jelas: Indonesia adalah negara demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia dalam pemilu yang bebas dan adil,” kata Prabowo.

Presiden menyampaikan membuka ruang seluas-luasnya setiap masukan bagi yang ditujukan pemerintah. Penerapan demokrasi perlu disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada fragmentasi politik, kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik.

“Kami percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, dan kemajuan, bukan kelumpuhan. Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil nyata yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun,” lanjutnya.

Sebelumnya sejumlah elemen mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menuntut evaluasi terhadap program kebijakan pemerintah seperti halnya makan bergizi gratis (MBG) yang dipandang bermasalah. Menyikapi hal demikian pemerintah merespon dengan langkah-langkah strategis melalui penguatan koordinasi dan kerjasama dengan sejumlah pihak.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap program tersebut.

Saat ini, berbagai upaya untuk memperbaiki program MBG ini sudah terus dilakukan, termasuk juga sekarang ini sudah ada Ketua BGN yang baru, Wakil Ketua BGN yang baru dan berbagai upaya terus dilakukan tentu saja untuk memperbaiki,” katanya.

MBG merupakan program yang bertujuan sangat mulia agar anak-anak, ibu hamil, dan menyusui mendapatkan asupan gizi yang baik.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak agar memberikan kesempatan kepada pimpinan baru BGN untuk bekerja, mengevaluasi apa saja yang harus diperbaiki dalam program prioritas pemerintah tersebut.