JAKARTA – Rencana demonstrasi pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan perhatian publik karena hal tersebut jelas sangat berpotensi untuk memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Maka dari itu, hendaknya seluruh elemen masyarakat mampu bersama-sama mengutamakan stabilitas nasional.

Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut akan turun ke jalan, namun potensi kegaduhan dikhawatirkan muncul apabila masyarakat terprovokasi isu liar.

Stabilitas nasional harus menjadi prioritas utama dengan mengedepankan cara-cara dialogis yang lebih konstruktif.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan lembaganya siap menerima aspirasi secara resmi tanpa perlu menggelar aksi yang berisiko mengganggu ketertiban umum.

“Teman-teman yang menyatakan aspirasi tersebut, Insyaallah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini (Gedung DPR),” ujar Puan

Puan menjelaskan bahwa DPR telah memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai saluran resmi penampung keluhan publik.

“Di sini ada Badan Aspirasi Masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga mendengar apa saja yang menjadi aspirasi dan kenapa hal itu terjadi,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPR siap membuka ruang diskusi lebih luas, tidak terbatas pada isu buruh semata.

“Pertanyaan yang belum didengar secara terbuka, itu akan kita bahas bersama,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana Soediro turut mengingatkan pentingnya menciptakan situasi kondusif.

“Mari kita ciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Jangan saling memprovokasi dan menyudutkan, kita dukung segala bentuk penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas Dede,

Ia menekankan agar seluruh masyarakat tidak sampai terjebak pada adanya penyebaran narasi yang provokatif melalui berbagai platform termasuk media sosial.

“Jangan sampai kita malah terprovokasi oleh narasi-narasi yang merusak kondusivitas dengan menyerang lembaga atau institusi secara tendensius,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai kritik adalah bagian penting dari demokrasi, namun tetap harus bersifat membangun.

“Pemerintah telah bekerja keras merespons berbagai tuntutan masyarakat. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat sangat penting dalam menyelesaikan perbedaan pendapat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi harmoni dan stabilitas wajib dijaga bersama.

Dengan mengedepankan dialog, aspirasi publik akan tersampaikan secara lebih solutif tanpa memicu kegaduhan yang merugikan bangsa. (*)