Aceh – Pemerintah memastikan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dilakukan secara terencana dan matang, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak.

Skema bantuan rumah disiapkan secara terstruktur agar proses pemulihan berjalan adil, cepat, dan tepat sasaran di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menyepakati klasifikasi tingkat kerusakan rumah sebagai dasar pemberian bantuan. Skema ini dirancang untuk memastikan bantuan diberikan sesuai kondisi riil di lapangan.

“Kita sudah melaksanakan rapat dalam rangka penanganan masalah kerusakan rumah, bahwa memang ada klasifikasi tiga, rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, rumah dengan kategori rusak ringan akan mendapatkan dukungan biaya sebesar Rp15 juta, sementara rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta.

“Konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp15 juta untuk yang ringan, yang sedang Rp30 juta,” kata Tito.

Sementara itu, untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan opsi hunian sementara dengan pendekatan yang fleksibel.

“Untuk yang rusak berat, itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan,” jelas Tito.

Tito menambahkan bahwa pembangunan hunian tetap dilakukan melalui tiga skema utama. Skema pertama dikerjakan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, disusul oleh pembangunan yang dilaksanakan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta skema gotong royong bersama pihak swasta.

“Kalau dari Danantara yang mengerjakan 15.000. Setelah itu ada konsep gotong royong. Di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu,” tuturnya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa rumah rusak berat masih menjadi prioritas utama. Namun, ia menilai perbaikan rumah rusak ringan juga perlu dipercepat.

“Jika rumah rusak ringan bisa segera diperbaiki, pengungsi dapat lebih cepat kembali ke rumah masing-masing dan beban camp pengungsian berkurang,” ungkapnya.

Dari sisi penanganan darurat menuju transisi, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pemerintah telah mulai mencairkan Bantuan Dana Tunggu Hunian (BTH) bagi warga terdampak.

“Per hari ini, pencairan dana tunggu hunian sudah mulai dilakukan. Masyarakat didatangi langsung, diverifikasi identitasnya, lalu diberikan buku rekening untuk pencairan,” ucap Abdul.

BNPB mencatat sebanyak 3.736 rekening telah dibuka oleh bank-bank Himbara berdasarkan data resmi pemerintah daerah. Penyaluran bantuan ini menandai pergeseran penanganan bencana ke fase transisi darurat, dengan fokus pada kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.