Aceh Bangkit, Fokus Rehabilitasi dan Tolak Kebangkitan Simbol Separatisme

Banda Aceh – Pemerintah terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Namun disayangkan, di tengah proses tersebut kembali muncul simbol-simbol konflik lama yang berpotensi mengganggu stabilitas dan persatuan.

Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menyesalkan aksi pengibaran bendera simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah situasi memprihatikan pascabencana di Aceh. Ia tegas menolak kebangkitan simbol tersebut.

“Ketika rakyat sedang berduka, mengungsi, dan kehilangan harta benda, yang dibutuhkan adalah bantuan dan solidaritas, bukan simbol politik separatis yang justru dapat memancing kegaduhan baru,” ungkapnya.

Menurut dia, momentum bencana seharusnya menjadi ruang kemanusiaan, bukan panggung demonstrasi narsistik. Aksi pengibaran bendera GAM di lokasi bencana dapat memecah perhatian aparat dan relawan saat sedang disibukkan dengan upaya evakuasi warga, menyalurkan logistik, dan memastikan keselamatan masyarakat lainnya.

“Pengobaran simbol separatis di saat tangis korban belum kering jelas tidak sensitif. Itu mencederai nurani bangsa. Prioritas kita sekarang nyawa manusia, bukan kontestasi politik,” jelas Noor.

Noor mendorong aparat keamanan mengambil langkah proporsional dan persuasif namun tetap tegas agar situasi tetap kondusif. Ia juga berpesan dalam kondisi bencana yang diutamakan seharusnya solidaritas saling membantu korban bukan hal lainnya.

“Saat ini Aceh butuh tangan-tangan yang membantu, bukan simbol yang memecah. Kemanusiaan harus lebih tinggi dari ego dan apapun,” terangnya.

Sementara itu, Sekjen Forum LSM Aceh, Wiratmadinata mengimbau agar masyarakat Aceh tetap waspada dan jangan mau diprovokasi masuk ke urusan politik oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus tetap fokus pada upaya pemulihan pasca bencana.

“Mari jangan perburuk lagi keadaan dengan ikut-ikut dalam aksi Politik yang tidak jelas agendanya. Yang akan ambil untung nantinya para provokator, baik di level Elit Politik, maupun di lapangan,” pungkas Wira.

  • Related Posts

    Penegakan Hukum Karhutla Jadi Bukti Negara Tidak Kompromi

    Oleh : Radjiman Arif*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian serius pemerintah di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya risiko kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Persoalan ini bukan…

    Negara Hadir Melawan Karhutla Lewat Sanksi dan Pidana Tegas

    Oleh: Catur Ronggo*) Pemerintah melaksanakan perubahan pendekatan dalam penangkanan Kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah tidak hanya mengerahkan kekuatan pemadaman, tetapi mulai memperkuat pengawasan konsesi, menjatuhkan sanksi administratif, serta membuka…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *