Apresiasi Publik Terhadap Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto

Jakarta – Berbagai elemen Masyarakat mengapresiasi pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, sebagai bentuk penghormatan negara atas kontribusi besarnya dalam memimpin dan membangun Indonesia

Guru Besar UNJ menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa-jasanya memimpin negara.

Menurutnya, bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu menghargai kontribusi para tokohnya secara objektif demi kepentingan generasi mendatang.

“Sebagai bangsa yang beradab, kita wajib menghormati jasa para pemimpin terdahulu dengan cara yang layak dan terhormat, salah satunya melalui gelar kenegaraan,” tambahnya.,

Sementara itu, Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam S.I.Kom, menyebutkan bahwa Soeharto memiliki peran besar dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mendorong pembangunan nasional.

“Kita tidak bisa menulis ulang sejarah dengan menghapus kontribusi yang terbukti mengangkat Indonesia dari krisis menuju stabilitas. Soeharto juga dekat dengan jenderal Sudirman, ditugaskan mempertahankan Yogyakarta dari agresi. Apalagi beliau adalah Presiden kedua RI” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, Masyarakat tidak boleh menutup mata terhadap jasa besar Soeharto dalam program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, teknologi, peningkatan kesejahteraan petani, hingga kebijakan ekonomi yang pro-rakyat.

“Gelar pahlawan merupakan pengakuan atas jasa besar yang telah memberi arah bagi perjalanan Indonesia,” kata Imam.

Dirinya menekankan pentingnya pentingnya melihat sejarah secara adil,

”Bangsa besar adalah bangsa yang berani berdamai dengan masa lalunya secara utuh,” tuturnya.

Penganugerahan gelar Pahlawan kepada Presiden RI ke-2 Soeharto dipandang sangat layak karena jasa beliau yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan, memulihkan ekonomi, serta mendorong swasembada pangan dan pembangunan nasional. [-RWA]

  • Related Posts

    Pemerintah Perkuat Mitigasi PHK dengan Dialog Sosial dan Perlindungan Buruh

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui penguatan dialog sosial, perlindungan hak-hak pekerja, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat buruh.…

    Pemerintah Perkuat Mitigasi Dini untuk Cegah Gelombang PHK

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi dini guna mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tantangan ekonomi global. Melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK, penguatan koordinasi lintas…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *