Tolak Provokasi dan Isu Negatif, Sambut PSU Lebih Demokratis
Pangkalpinang – Jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025, berbagai pihak mengimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam provokasi maupun isu negatif yang…
Bersama Jaga Suara Rakyat, Mari Bijak Hadapi PSU Tanpa Provokasi
Pangkalpinang – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025, masyarakat diimbau bersikap bijak dalam menyikapi dinamika politik agar suara rakyat benar-benar terjaga. Narasi…
Bijak Saring Informasi, Wujudkan PSU yang Aman
Oleh : Andi Ramli Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025 menjadi semakin dekat. Hanya dalam hitungan hari saja, masyarakatkembali menentukan pilihan mereka untuk dapat memilih siapa pemimpin terbaik bagi kotatersebut. Momentum politik ini sudah seharusnya menjadi sebuah ruang demokrasi yang damai. Namun ternyata, realitas di masyarakat tidak sesederhana itu karena banyak terjadi dinamikakampanye yang masih dibayangi oleh beredarnya isu-isu miring di media sosial yang berpotensi memicu kegaduhan. Beberapa waktu lalu, muncul sebuah akun di media sosial yang memuat tudingan negatifkepada salah satu pasangan calon. Akun tersebut menampilkan data yang belum tentu benardan menyerang personalitas kandidat. Tim dari pasangan calon nomor urut Berbenah melalui perwakilannya, Teguh, menegaskanbahwa mereka tidak pernah memiliki keterkaitan dengan unggahan itu. Teguh menyebut akuntersebut kemungkinan sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belahmasyarakat serta merusak suasana kampanye damai. Ia menekankan bahwa masyarakat tidakperlu terprovokasi oleh kampanye hitam yang bisa mengacaukan persiapan PSU Pangkalpinang. Narasi yang beredar di dunia maya memang mampu menggiring opini publik dengan cepat. Jika tidak disaring dengan bijak, informasi yang belum tentu benar itu dapat menimbulkanperpecahan. Tantangan terbesar menjelang PSU bukan hanya pada penyediaan logistik atau kesiapanteknis, melainkan juga pada perang melawan disinformasi dan black campaign yang menyasar masyarakat pemilih. Karena itu, ketenangan dan kebijaksanaan dalam menyaringkabar sangat dibutuhkan demi menjaga suasana tetap kondusif. Komitmen menjaga PSU yang aman juga datang dari pemerintah pusat. Deputi BidangPolitik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan pentingnyasinergisitas antar instansi untuk menyukseskan PSU di Pangkalpinang maupun di Bangka. Menurutnya, seluruh pihak perlu bertindak sesuai aturan hukum agar penyelenggaraanpilkada ulang berjalan sesuai koridor. Koordinasi lintas lembaga sudah terbentuk, melibatkanpemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pilkada, hingga unsur keamanan. Heri menegaskan bahwa keberhasilan PSU tidak hanya ditentukan oleh panitiapenyelenggara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kedamaian. Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan dari cara warga menyalurkanhak pilihnya tanpa intervensi provokasi. Oleh karena itu, setiap kabar yang merugikan salahsatu pasangan calon sebaiknya diverifikasi kebenarannya, bukan langsung dipercaya apalagidisebarkan ulang. Sementara itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menunjukkan keseriusan dalam menjagaintegritas PSU. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menegaskan pentingnyanetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik. Menurutnya, ASN wajib menahan diri dari segala bentuk dukungan kepada pasangan calonagar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan birokrasi. Netralitas tersebut bukan hanyakomitmen moral, melainkan juga kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar. Unu menekankan bahwa pelanggaran netralitas ASN akan langsung ditindak demi menjagamartabat birokrasi sekaligus menciptakan pilkada yang damai dan berintegritas. Pemkot jugaterus memvalidasi data pemilih bersama KPU dan Bawaslu agar hak warga benar-benarterjamin tanpa kendala administrasi. Selain itu, kampanye dengan ajakan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukansecara masif melalui baliho dan media informasi publik. Upaya tersebut bertujuanmeningkatkan partisipasi sekaligus memastikan bahwa masyarakat benar-benarmenggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. Dukungan penuh juga diberikan kepada aparat keamanan. Pemerintah kota mengapresiasiTNI-Polri yang konsisten menjaga ketertiban selama masa kampanye hingga pencoblosan. Bahkan, kesiapan logistik, tenaga kesehatan, hingga asupan gizi bagi petugas TPS sudahdipersiapkan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar. Semua langkah ini menunjukkan bahwapenyelenggara, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan berkomitmen menciptakansuasana aman dan kondusif. Namun, peran terpenting tetap berada di tangan masyarakat. Bijak menyaring informasimenjadi kunci utama agar tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang sengajamenciptakan keresahan. Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi politik, bukan sebagai alatmenyebarkan kabar bohong yang melemahkan demokrasi. Ketika publik mampu menahandiri untuk tidak membagikan informasi meragukan, maka potensi konflik bisa ditekan sejakawal. PSU Pangkalpinang bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan juga tentang menjagapersatuan. Masyarakat yang cerdas memilah kabar mampu menghindarkan diri dari jebakankampanye hitam. Pemilih yang rasional akan lebih fokus pada program kerja pasangan calon daripada isu-isupersonal…
Mari Bijak Bersikap dan Cerdas Memilih, Kawal PSU dengan Damai
Oleh: Elang Bima Hutapea Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang2025 semakin dekat. Masyarakat kembali berhadapan dengan momentum penting untukmenentukan arah kepemimpinan kota. Setiap warga memiliki peran besar dalam menjaga jalannya pesta demokrasi agar berlangsung damai, aman, dan penuh integritas. Dalam situasi krusial seperti itu, sikap bijakdan kecerdasan dalam memilih menjadi fondasi utama yang perlu ditanamkan di tengahmasyarakat. Seiring mendekatnya jadwal PSU, muncul gangguan yang berpotensi memecah belah. Tuduhan miring kepada pasangan calon tertentu yang tersebar melalui media sosialmemperlihatkan adanya upaya pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan. Tim Berbenah, yang mengusung pasangan Basit Cinda dan Ustadz Dede Purnama, menegaskan tidak pernah terlibat dalam unggahan bernada negatif yang beredar di sebuahakun Facebook bernama Harapan Baru PKP. Teguh, perwakilan tim tersebut, menilai akun itusengaja dibuat untuk mengadu domba masyarakat dan menurunkan kualitas kampanye damai. Pernyataan Teguh menegaskan bahwa praktik kampanye hitam bukan hanya merugikanpasangan calon tertentu, melainkan juga mengancam harmoni demokrasi lokal. Harapanbesar disampaikan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tidak gampang percaya denganunggahan yang bersifat tendensius, dan mampu menahan diri dari menyebarkan isu tanpadasar. Ajakan tersebut sejalan dengan semangat PSU yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi politik damai, bukan ajang saling menjatuhkan. Di tingkat nasional, pemerintah pusat melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak ikutmengawal pelaksanaan PSU. Ketua Desk Koordinasi, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan pentingnya sinergisitas antarlembaga dan konsistensi bertindak sesuai koridorhukum. Penegasan itu memberikan gambaran bahwa keberhasilan penyelenggaraan PSU tidak hanyabergantung pada penyelenggara di tingkat daerah, tetapi juga pada koordinasi lintas instansiyang solid. Dalam rapat koordinasi bersama unsur pemerintah daerah, penyelenggara, aparat keamanan, dan aparat penegak hukum, Heri Wiranto menegaskan komitmen peningkatan kualitasdemokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan PSU yang tertib dan berintegritas. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur pencoblosan, melainkan juga penguatan tata kelola politik yang bermartabat. Koordinasi yang baik menjadibenteng agar setiap tahapan berjalan lancar, mulai dari distribusi logistik hingga pengamananTPS. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih juga menjadi tolok ukur kesuksesanPSU. Karena itu, ajakan untuk hadir ke TPS bukan sekadar formalitas, melainkan bentuknyata tanggung jawab sebagai warga negara yang berdaulat. Selain peran masyarakat dan pemerintah pusat, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan penting dalam menjaga kualitas PSU. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, secara tegas meminta ASN menahan diri dari keterlibatan politik praktis. Menurutnya, netralitas ASN adalah kewajiban hukum sekaligus komitmen moral yang harusdijunjung tinggi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah kota tidak akan segan menindak tegasapabila ditemukan pelanggaran. Komitmen yang disampaikan Unu menunjukkan bahwa birokrasi mesti berdiri di atas semuakepentingan politik. Aparatur negara harus menjaga martabat profesi dengan tidak berpihak, sehingga pelayanan publik tetap berjalan tanpa intervensi kepentingan elektoral. Netralitas ASN juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan rasa percaya masyarakatterhadap penyelenggaraan PSU. Bila aparatur birokrasi bersikap profesional, maka legitimasihasil pemilihan akan lebih kuat di mata publik. Selain menjaga netralitas, pemerintah kota bersama KPU dan Bawaslu terus melakukanvalidasi data pemilih untuk memastikan tidak ada kendala administrasi. Persiapan logistik, pemasangan baliho ajakan memilih, hingga penyediaan tenaga medis di setiap kecamatanjuga sudah disiapkan. Upaya itu memperlihatkan keseriusan untuk memastikan seluruh wargayang memiliki hak suara dapat menyalurkan pilihannya dengan aman dan nyaman. Melihat rangkaian pernyataan dari berbagai pihak, benang merah yang muncul sangat jelas: PSU Pangkalpinang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat diajak untuktidak terjebak dalam jebakan isu murahan, tidak ikut menyebarkan fitnah politik, dan tidakmemberi ruang pada kelompok yang ingin mengacaukan suasana. Momentum PSU sesungguhnya bisa menjadi ajang pembelajaran politik yang sehat. Setiapwarga diberi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi melalui pilihan yang rasional dan sikap yang damai. Bijak bersikap bukan hanya soal menahan diri dari provokasi, tetapi juga tentang kesediaan untuk memandang perbedaan politik sebagai hal wajar dalamsebuah kontestasi. Mengawal PSU dengan damai berarti menjaga keutuhan sosial masyarakat. Politik yang retakkarena isu provokatif hanya akan melahirkan luka panjang. Sebaliknya, politik yang dijalankan dengan damai mampu memperkuat rasa persaudaraan sekaligus meningkatkankualitas demokrasi. Hari pencoblosan pada 27 Agustus 2025 nanti bukan hanya tentang siapa yang menang dansiapa yang kalah. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi cermin kedewasaan masyarakatPangkalpinang dalam merawat demokrasi. Suara rakyat seharusnya menjadi penentu, bukanprovokasi murahan atau fitnah yang menyesatkan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untukmenjaga kondusivitas. Menggunakan hak pilih dengan bijak, menolak kampanye hitam, danmengawal proses dengan damai adalah jalan terbaik agar…
Pasca Perayaan Kemerdekaan, Nasionalisme Jangan Tergeser oleh Simbol Bajak Laut
Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80. Penegasan ini muncul setelah viral fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial…
Pasca 17 Agustus, Fokus Nasionalisme Harus Kembali pada Simbol Negara
Jakarta – Pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, muncul perhatian publik terkait fenomena penggunaan simbol fiksi dan non-nasional. Pemerintah dan tokoh masyarakat menekankan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus…
Rawat Spirit Kemerdekaan dengan Menghormati Merah Putih, Bukan Bendera Bajak Laut
Oleh: Nabila Tri Kusuma )* Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung dengan penuh khidmat. Seluruh elemen bangsa kembali meneguhkan rasa syukur sekaligus penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang mempersembahkan…
Menjaga Kesucian Merah Putih Pasca Perayaan Kemerdekaan di Tengah Tren Bajak Laut
Oleh: Tegar Wijaya )* Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung meriah, meninggalkan jejak kebanggaan sekaligus tanggung jawab baru. Namun, pasca momentum tersebut, perbincangan publik diwarnai tren pengibaran bendera bergambar simbol bajak laut.…
Jaga Stabilitas Nasional, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus
Oleh : Erika Puspitorini )* Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut…
Peningkatan Upah dan Perlindungan Kerja Jadi Bukti Keseriusan Pemerintah untuk Buruh
Oleh : Jaka Prasetya )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan berbagai macam langkah yang nyata dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh. Agenda besar tersebut bukan…