JAKARTA — Pemerintah secara resmi telah menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Hal tersebut kemudian memicu datangnya gelombang apresiasi yang sangat luas dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat.

Keputusan yang telah tertuang dalam Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 tersebut mendorong banyak pihak untuk menegaskan kembali terkait betapa pentingnya untuk bisa membaca sejarah secara lebih objektif.

Bukan hanya itu, namun juga dapat menghormati bagaimana kontribusi nyata dari para pemimpin bangsa terdahulu yang sudah membentuk fondasi pembangunan nasional.

Berbagai elemen masyarakat, mulai dari politisi, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama secara kompak menyuarakan dukungan mereka terhadap keputusan tersebut.

Mereka menilai penghargaan kenegaraan itu mencerminkan kedewasaan bangsa dalam menempatkan rekam jejak sejarah pada perspektif yang proporsional.

Apresiasi terutama diarahkan pada kontribusi Soeharto dalam pembangunan ekonomi, konsolidasi politik, serta stabilitas nasional selama lebih dari tiga dekade.

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel menegaskan bahwa penghargaan negara tersebut memiliki dasar kuat.

Ia menilai Soeharto telah memberikan dampak pembangunan yang sangat signifikan bagi republik.

“Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan, namun kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini,” ujar Gobel melalui pernyataannya.

Pandangan senada disampaikan Direktur Eksekutif ToBe Institute Mochamad Imamudinussalam.

Ia menekankan bahwa penetapan itu melalui prosedur resmi sekaligus mencerminkan pengakuan terhadap capaian pembangunan yang dinilai monumental.

“Soeharto hadir melalui program seperti swasembada pangan, pembangunan infrastruktur desa, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat,” katanya.

“Sejarah membuktikan beliau berjasa besar dalam menjaga kedaulatan dan membangun bangsa,” tegasnya.

Ia juga menolak klaim yang menyebut penganugerahan tersebut sebagai upaya memutihkan sejarah.

Imam menilai penghargaan negara tidak menghapus kritik, melainkan menegaskan bobot kontribusi tokoh nasional.

“Gelar pahlawan merupakan pengakuan atas jasa besar yang telah memberi arah bagi perjalanan Indonesia,” ungkapnya.

“Kalau standar penilaian kita adalah kesempurnaan moral, maka tak seorang pun akan layak disebut pahlawan,” pungkasnya.

Dukungan turut datang dari kalangan tokoh agama. KH Achmad Syamsul Askandar atau Gus Aan menyebut bahwa pengakuan tersebut menggambarkan sikap berimbang bangsa dalam membaca sejarah.

“Sebagai manusia biasa tentu beliau tidak luput dari salah dan khilaf. Bahkan Presiden Gus Dur pernah mengatakan bahwa Soeharto memiliki jasa sangat besar bagi bangsa ini, walaupun dosanya juga besar,” ujarnya. (*)