Jakarta – Pemerintah memastikan ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang baru dibangun dan direvitalisasi akan mulai beroperasi secara bertahap pada Maret 2026. Program ini digagas sebagai penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan guna mendorong kemandirian, pemerataan, serta stabilitas ekonomi lokal di tengah dinamika global.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan progres pembangunan Kopdes Merah Putih telah mencapai 1.000 unit yang selesai dibangun dari target 80 ribu unit. Hingga Februari 2026 jumlah Kopdes yang sedang dalam proses pembangunan mencapai hampir 20 ribu unit, dengan progres fisik rata-rata mencapai 20 persen.

“Asumsinya kalau sekarang 20 persen, pada Mei nanti sudah selesai 100 persen dibangun (20 ribu unit),” kata Ferry.

Ferry menambahkan pembangunan Kopdes Merah Putih mencakup sistem manajemen, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta dukungan teknis lainnya agar koperasi bisa langsung berjalan begitu selesai dibangun.

“Dibutuhkan persiapan matang agar koperasi yang dibangun dapat segera beroperasi optimal, serta dukungan teknis lainnya,” ujarnya.

Setelah target 20 ribu unit rampung pada pertengahan tahun, pemerintah akan melanjutkan pembangunan gelombang berikutnya dengan jumlah puluhan ribu unit tambahan hingga mencapai 80 ribu unit pada akhir 2026. Program ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, serta pelaku UMKM setempat. Selain memperkuat permodalan, pemerintah juga menyiapkan pelatihan manajemen, pengawasan berbasis teknologi, serta pendampingan intensif agar koperasi memiliki daya tahan dan akuntabilitas yang baik.

Staf Khusus Menteri Koperasi, Ambar Pertiwiningrum menjelaskan kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memutus rantai distribusi panjang yang selama ini membebani harga kebutuhan pokok di tingkat desa. Dengan koperasi sebagai pusat agregasi dan distribusi, stabilitas harga dapat lebih terjaga sekaligus meningkatkan posisi tawar petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

“Diharapkan dapat memangkas jalur distribusi yang terlalu panjang. Melalui peran koperasi sebagai pusat pengumpulan dan penyaluran barang, harga dapat lebih stabil,” ucapnya.

Pemerintah optimistis, dengan pengawasan berkelanjutan dan sistem tata kelola yang transparan, mulai Maret 2026 ribuan Kopdes Merah Putih akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Momentum ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat fondasi ekonomi nasional dari desa, sekaligus memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, koperasi juga diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi. Unit usaha yang dikembangkan meliputi penyediaan sembako, simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga pengelolaan hasil pertanian dan perikanan. Dengan model ini, koperasi tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi.