Pemerintah Lakukan Penanganan Pascabencana Sumatera Secara Holistik
Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia terus mengintensifkan penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Republik Indonesia Prabowo…
Capaian Swasembada Pangan 2025 Perkuat Kedaulatan Ekonomi pada Era Pemerintahan Prabowo Gibran
Oleh: Dani Pratama )* Swasembada pangan menjadi pijakan awal yang menentukan arah pembangunan nasional pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak tahun pertama kepemimpinan,…
Ketahanan Pangan Nasional Menguat Sepanjang 2025 pada Era Pemerintahan Prabowo Gibran
Oleh: Dita Permata Siwi )* Ketahanan pangan nasional menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan…
Swasembada Pangan 2025 Tercapai Lebih Cepat pada Era Pemerintahan Prabowo-Gibran
Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut terutama ditopang…
Tanpa Impor, Pemerintah Pastikan Swasembada Pangan Tercapai Sepanjang 2025
Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan sepanjang 2025. Keberhasilan ini ditopang oleh berbagai kebijakan strategis, salah satunya program optimasi lahan yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tanpa perlu…
KUHP Baru Berlaku 2026, Pidana Kerja Sosial Jadi Alternatif Humanis Penjara
Oleh: Juana Syahril)* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)…
KUHP Baru Wujudkan Sistem Hukum Pidana yang Lebih Responsif dan Proporsional
Oleh Mardani Aliadin )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan…
Integritas Penegak Hukum Jadi Kunci Suksesnya Penerapan KUHP Nasional
Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum…
Pemerintah Tekankan Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum Menyambut KUHP Nasional
Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.…
Penanganan Pascabencana Aceh Dipandang Efektif, Tolak Provokasi Separatis di Masyarakat
Oleh : Andhika Rachma Penanganan pascabencana Aceh dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi warga Aceh sendiri yang tengah berjuang bangkit…












