Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bentuk Apresiasi Atas Dedikasi Soeharto di Bidang Pembangunan

JAKARTA – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, menjadi penegasan bahwa bangsa Indonesia menghargai jasa besar seorang pemimpin yang telah mendedikasikan hidupnya bagi…

Negara Berikan Penghormatan Tertinggi Soeharto Layak Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Oleh: Anggina Wulandari* Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025, menjadi simbol bahwa negara memberikan penghormatan tertinggi kepada salah satu…

Gelar Pahlawan Soeharto Penghargaan atas Dedikasi Membangun Bangsa

Oleh: Arya Maheswara *) Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, HM. Soeharto, menjadi keputusan negara yang layak diapresiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin yang kontribusinya meninggalkan jejak…

Pengesahan KUHAP Jadi Fondasi Utama Sistem Peradilan Pidana Modern

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang…

Pengesahan KUHAP Baru: Reformasi Sistem Peradilan Pidana Menuju Cepat, Sederhana, dan Transparan

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang KUHAP terbaru dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam melakukan reformasi besar terhadap sistem peradilan pidana…

Pengesahan KUHAP Baru: Momentum Proteksi Hukum dan Penguatan Peran Advokat Diperkuat

Oleh : Ricky Rinaldi Pengesahan KUHAP yang baru menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat fondasi sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan ini tidak hanya dimaknai sebagai koreksi atas regulasi lama,…

Proses Legislasi KUHAP Berlangsung Secara Transparan dan Demokratis

Oleh: Bara Winatha*) Proses legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi contoh bagaimana reformasi hukum di Indonesia bergerak…

Pemerintah Optimalkan Belanja APBN Bagian Dari Kebijakan Fiskal  Untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Ivana Marvelia )* Upaya pemerintah dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional semakin dipertegas melalui optimalisasi kebijakan fiskal yang disusun secara komprehensif dan terukur. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara…

Pajak Ekspor Emas: Upaya Pemerintah Mendorong Hilirisasi dan Nilai Tambah dalam Kebijakan Fiskal

Oleh : Devi Ariani )* Kebijakan pajak ekspor emas yang kembali mencuat dalam diskursus ekonomi nasional mencerminkan upaya serius pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.…

Stimulus Belanja Fiskal Triwulan III Picu Pertumbuhan Ekonomi 2025

Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa stimulus belanja fiskal pada Triwulan III telah memberikan dorongan signifikan bagi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap terukur tersebut menjadi…