MBG sebagai Pilar Keadilan Sosial Indonesia

Oleh: Ayu Ramadhani*) Di tengah masih lebarnya kesenjangan akses gizi di berbagai wilayah Indonesia, kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lebih dari sekadar kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan. Program ini…

MBG dan Fondasi Keadilan Sosial Berbasis Human Capital

*) Oleh: Naufal Rizki Prakoso Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial yang bersifat karitatif, melainkan sebuah intervensi strategis yang menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari agenda pembangunan…

PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital

Oleh: Damar Alamsyah )* Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalam memperkuat…

Peradilan Militer Dinilai Jamin Keadilan dan Akuntabilitas Penanganan Kasus Air Keras

Jakarta – Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras yang melibatkan oknum aparat kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tuntutan transparansi dan keadilan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses hukum berjalan…

Kasus Air Keras, Proses Hukum Melalui Peradilan Militer Sesuai UU

Jakarta – Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang tengah diselidiki oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menjadi sorotan publik dan memicu perhatian luas terhadap proses penegakan hukum…

Sistem Peradilan Militer Menjamin Kepastian Hukum dalam Kasus Air Keras

Oleh: Rangga Cahyadi *) Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan hukum melalui penanganan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus.…

Kepastian Hukum Jadi Prioritas Peradilan Militer dalam Kasus Air Keras

Oleh: Rovila Putri *) Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan warga negara dan penegakan hukum yang berkeadilan. Peristiwa ini mendorong pemerintah untuk…

Pemberlakuan PP Tunas Dorong Platform Lebih Bertanggung Jawab

Oleh: Elvina Saras )* Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas menandai langkah tegas pemerintah dalam memperkuat perlindungan…

Sikapi Tantangan Global, Pemerintah Genjot Efisiensi Anggaran

Pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran guna memperkuat kinerja keuangan negara di tengah tantangan global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menekan pemborosan, mencegah potensi…

Hadapi Tekanan Global, Pemerintah Perkuat Efisiensi Ekonomi

Pemerintah menempatkan efisiensi ekonomi sebagai strategi utama untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global yang ditandai oleh kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini ditegaskan dalam berbagai kebijakan fiskal…