Oleh: Muhammad Iqbal

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tingkat kepuasan publik menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi arah pembangunan nasional. Hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dirilis pada 18 Oktober 2026 menunjukkan bahwa 65,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

Survei PPI mencatat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan mencapai 65,4 persen. Sebanyak 32,5 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban. Adapun tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat sebesar 49 persen. Data tersebut memberikan gambaran bahwa masyarakat memiliki penilaian yang beragam terhadap kinerja pemerintahan, sehingga evaluasi perlu dilakukan secara terbuka dan proporsional.

Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, menilai peningkatan kepuasan hingga melampaui 70 persen membutuhkan perbaikan kinerja bersama. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hasil survei bukan sekadar angka yang dapat dijadikan bahan perayaan politik, melainkan juga masukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan. Kepercayaan masyarakat harus dipelihara melalui konsistensi kebijakan, penyelesaian persoalan mendasar, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan warga secara cepat dan tepat.

Salah satu temuan penting survei tersebut adalah bantuan sosial yang menjadi alasan paling banyak dikemukakan responden yang merasa puas terhadap pemerintah. Sebanyak 16,7 persen responden menilai bantuan sosial semakin banyak. Selain itu, penegakan hukum terhadap koruptor memperoleh perhatian dari 10,3 persen responden, disusul program Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen dan Makan Bergizi Gratis sebesar 8,5 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk persepsi terhadap kinerja pemerintah.

Bantuan sosial, misalnya, menjadi instrumen perlindungan bagi keluarga rentan ketika menghadapi tekanan ekonomi. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah penerima. Ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, dan keberlanjutan manfaat juga harus menjadi perhatian. Hal ini penting karena 11,4 persen responden yang menyatakan tidak puas menilai bantuan sosial kurang tepat sasaran. Dengan demikian, perbaikan sistem pendataan dan pengawasan perlu berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah memperluas perlindungan sosial.

Tantangan lain terlihat dari persoalan ekonomi masyarakat. Sebanyak 11,8 persen responden yang tidak puas menyebut kondisi ekonomi yang sulit dan menurun sebagai alasan utama. Sementara itu, 10,4 persen menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok dan 6,7 persen menilai pemerintah kurang memperhatikan rakyat kecil. Angka-angka tersebut menjadi pengingat bahwa persepsi positif terhadap kepemimpinan nasional harus diikuti perbaikan daya beli, ketersediaan lapangan kerja, serta kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, ketahanan pangan menjadi salah satu sektor strategis yang perlu diperkuat. Kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat penilaian positif dari pakar komunikasi politik Emrus Sihombing, yang menyatakan Kementerian Pertanian sebagai salah satu institusi yang menunjukkan kinerja menonjol. Penilaian tersebut menegaskan pentingnya capaian konkret dalam mengevaluasi pejabat publik, terutama ketika kebijakan yang dijalankan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Sektor pertanian juga memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi hasil yang terukur. Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, sementara cadangan beras pemerintah menyentuh 5,3 juta ton. Indonesia juga menghentikan impor beras pada tahun tersebut dan kembali melakukan ekspor ke sejumlah negara. Capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim dan dinamika geopolitik global.

Selain ketahanan pangan, program Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis juga menunjukkan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup. Dalam survei PPI, Sekolah Rakyat memperoleh penilaian positif dari 12,6 persen responden sebagai program pemerintah yang dinilai paling baik, sedangkan Makan Bergizi Gratis mencapai 11 persen. Apabila dilaksanakan dengan pengawasan yang kuat dan standar pelayanan yang memadai, program-program tersebut berpotensi memperluas akses pendidikan, mendukung pemenuhan gizi, dan memperkuat kesempatan generasi muda untuk berkembang.

Meski demikian, capaian survei tidak seharusnya membuat pemerintah mengabaikan kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat pembangunan. Sebanyak 67 persen responden menyatakan optimistis pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik, sementara 24,4 persen menyatakan tidak percaya dan 8,6 persen tidak menjawab. Optimisme mayoritas tersebut merupakan modal politik yang penting, dengan tetap melakukan perbaikan pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan program pemerintah berjalan secara akuntabel.

Kepuasan publik sebesar 65,2 persen terhadap Presiden Prabowo merupakan gambaran dukungan mayoritas masyarakat menjelang dua tahun pemerintahan. Namun, legitimasi yang kuat tidak hanya bertumpu pada angka survei, melainkan juga pada kemampuan pemerintah menjawab persoalan yang dirasakan warga. Keberhasilan menjaga pangan, memperluas perlindungan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperbaiki daya beli perlu menjadi bagian dari agenda yang berkesinambungan.

*Penulis adalah pengamat politik