Jayapura – Masyarakat Papua diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk kegiatan penggalangan dana yang diduga berkaitan dengan persiapan agenda Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 19 November 2026. Upaya menjaga kondusivitas wilayah membutuhkan kesadaran bersama agar aktivitas kelompok tertentu tidak menimbulkan keresahan maupun merugikan masyarakat.

Imbauan tersebut sejalan dengan langkah Polres Jayapura yang melarang kegiatan penggalangan dana di wilayah Sentani karena tidak mengantongi izin kepolisian. Larangan itu disampaikan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Jayapura, AKP Frengky Rumbiak, sebagai respons terhadap aktivitas penggalangan dana yang dilakukan sekelompok orang sejak 2 November 2026.

Frengky menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima kepolisian, penggalangan dana tersebut diduga ditujukan untuk mendukung persiapan kegiatan KNPB pada 19 November mendatang. Pihak kepolisian telah menolak permohonan izin yang diajukan sehingga aktivitas tersebut tidak diperbolehkan berlangsung.

“Untuk sementara tidak ada (izin). Mereka guna galang dana ini untuk persiapan nanti KNPB tanggal 19,” ujar Frengky.

Ia menegaskan, keputusan pelarangan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mencegah potensi gangguan kamtibmas. Menurutnya, setiap kegiatan masyarakat perlu memperhatikan ketentuan perizinan serta dampaknya terhadap keamanan lingkungan. Kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

“Ya, tetap kita melarang untuk mereka melakukan aksi. Karena aksi tersebut tentu akan menjurus kepada gangguan kamtibmas,” tegasnya.

Frengky juga menekankan bahwa kepolisian pada prinsipnya mendukung terciptanya situasi yang aman dan terkendali. Namun, apabila suatu kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, langkah pencegahan perlu dilakukan demi melindungi kepentingan masyarakat luas.

“Kami imbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sentani, khususnya di wilayah Polres Jayapura, untuk menghentikan segala aktivitas yang mengganggu kamtibmas dan bahkan bisa merugikan masyarakat,” katanya.

Langkah Polres Jayapura tersebut menjadi pengingat pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh ajakan yang berpotensi memicu keresahan, tetap mengutamakan aktivitas produktif, serta segera berkoordinasi dengan aparat apabila menemukan kegiatan yang diduga mengganggu ketertiban umum.

Dengan sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan, kondusivitas wilayah diharapkan tetap terjaga sehingga kehidupan sosial, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat Papua dapat berlangsung dengan aman.