PAPUA – Tokoh Papua mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terhasut oleh berbagai narasi provokatif yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Imbauan tersebut disampaikan menyusul rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi ULMWP di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026 yang dikaitkan dengan upaya menyatukan suara masyarakat West Papua.

Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi berbagai manuver politik dan informasi mengenai Papua. Menurutnya, narasi yang disampaikan kelompok tertentu tidak dapat serta-merta dianggap mewakili seluruh aspirasi masyarakat Papua. Ia juga menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki landasan sejarah dan hukum.

“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final yang dinyatakan dalam Resolusi PBB No 25/24, bahwa Irian Barat dulu sekarang Papua dan Papua Barat sudah sah menjadi bagian dari NKRI, tidak bisa diganggu gugat,” ujar Max.

Ia menilai masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap narasi provokatif yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, perpecahan, dan mengganggu kehidupan sosial. Menurutnya, perhatian masyarakat sebaiknya diarahkan pada agenda pembangunan, terutama peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, serta pemberdayaan generasi muda Papua.

Senada dengan itu, tokoh Papua sekaligus Ondofolo, Yanto Eluay, turut menyoroti narasi mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang kerap disuarakan ULMWP dan simpatisannya. Ia meminta masyarakat mencermati berbagai informasi tersebut secara objektif dan tidak mudah menerima klaim tanpa memeriksa fakta serta konteksnya.

“Isu-isu Pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya, faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” kata Yanto.

Yanto menambahkan bahwa pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi menjaga keamanan dan mendukung berbagai program pembangunan di Papua.

Kedua tokoh tersebut berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh manuver politik maupun narasi provokatif yang berpotensi mengganggu persatuan. Penguatan literasi informasi, komunikasi yang terbuka, dan semangat kebersamaan dinilai penting untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, masyarakat Papua dapat terus berkontribusi dalam menciptakan wilayah yang aman, damai, dan sejahtera.